Program Bedah Rumah Kementerian PUPR, Ciptakan Lapangan Kerja di Tengah Pandemi

0
136
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Bengkulu. FOTO: KEMENTERIAN PUPR

(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program peningkatan kualitas rumah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah.

Selain itu, BSPS ini merupakan salah satu upaya pemerintah membuka lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah pandemi Covid-19. Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran BSPS tahun 2020 sebesar Rp4,6 triliun untuk peningkatan kualitas di 449 kab/kota dan membangun baru di 151 kabupaten/kota.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dengan tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ungkap Basuki dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa 19 Mei 2020.

Salah satu provinsi yang disalurkan anggaran BSPS adalah Bengkulu, yaitu sebanyak 2.000 unit rumah tidak layak huni agar menjadi hunian yang layak huni di Bengkulu. Bantuan perbaikan rumah akan disalurkan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total bantuan yang terdiri dari bantuan peningkatan kualitas rumah senilai Rp17,5 juta dengan total anggaran senilai Rp 35 milyar.

Proses bedah rumah dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yaitu Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, Seluma, Kepahiang, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Kota Bengkulu.

Sesuai dengan kriteria hunian tinggal yang layak yaitu dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Adanya program BSPS ini dapat mendorong masyarakat penerima bantuan lebih antusias berswadaya dalam bentuk bahan material dan tenaga kerja untuk mendapatkan hunian tinggal yang lebih baik sehingga kedepannya hunian tersebut menjadi sehat dan nyaman untuk di huni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here