Kemendes Targetkan 100% KPM Menerima BLT Dana Desa Pada Akhir Mei

0
90
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. FOTO: KEMENDES PDTT

(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat dan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ada sebanyak 56.504 desa dari 56.993 desa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Data tersebut terhitung sampai dengan Jumat siang, 22 Mei 2020 pukul 12.00 WIB.

“Sudah 99 persen lebih yang sudah menetapkan. Namun, hanya 34 persen desa yang belum menyalurkan. Kita akan dorong agar desa yang belum salur bisa segera menyalurkan,” ungkap Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangannya, Jumat 22 Mei 2020.

Abdul Halim mengatakan sedikitnya terdapat 3.802.367 KPM BLT DD dengan total anggaran sebanyak Rp2,281 triliun.

“Setelah lebaran nanti mudah-mudahan ada 100 persen yang sudah Musdesus telah menyalurkan ke KPM. Kita berharap dibulan Mei seluruh KPM sudah menerima BLT dari DD tahap pertama,” jelasnya.

Mengenai hambatan belum disalurkannya, Abdul Halim menjelaskan bahwa desa yang belum menyalurkan, tapi sudah menetapkan Musdesus biasanya terjadi ditingkat kabupaten. Dalam hal ini, dalam sinkronisasi data KPM masih belum selesai.

“Ada juga yang ingin urusan bansos baik BLT tunai maupun non tunai diselesaikan dulu sehingga BLT DDnya tertahan. Jadi, kita berharap desa yang sudah siap salur, agar dibiarkan untuk menyalurkan BLT DDnya,” katanya.

Selain itu, terhambat salur karena belum musdesus salah satunya terkendala karena belum merasa butuh BLT DD.

“Beberapa kita temukan misalnya di Sumsel terdapat daerah kawasan perkebunan karet, dimana desanya makmur, tidak begitu terasa dampak Covid-19, masyarakatnya sejahtera semua, penghasilannya tidak berubah atau mengalami penurunan. Kalau situasinya seperti itu, tentu kita akan memberikan ruang untuk tidak menyalurkan,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menekankan apapun kondisinya tetap harus Musdesus dan mengalokasikan anggaran BLT DD di APBDes.

“Ini mutlak supaya kalau anggaran sudah ada di APBDes, pagunya sudah ada, kan tinggal menyalurkan ketika ditemukan warga yang memang terdampak Covid-19. Kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa. Nanti akan ada perubahan APBDes baru,” terangnya.

Permasalahan terhadap terhambatnya BLT DD, lanjutnya, bisa selesai dan penyalurannya bisa rampung 100 persen hingga akhir Mei.

“Kita berharap kepada bupati dan walikota untuk melepas sepenuhnya kepada desa agar desa bisa melakukan percepatan penyaluran BLT desa. Jangan dihambat dan jangan banyak aturan. Mudah-mudahan KPM yang mau nerima BLT bisa memanfaatkannya sebelum lebaran,” ungkap Abdul Halim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here