(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah berencana akan memperpanjang penyaluran bantuan sosial secara tunai non-cash sampai dengan bulan Desember mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penanganan ini dikategorikan untuk membantu daya beli masyarakat yang merosot akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga situasi yang rentan.
“Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu 3 Juni 2020.
Menurut Sri, non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai dengan Desember, namun dari Juli hingga Desember nilai manfaatnya turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan.
Menkeu menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan untuk penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash.
“Jadi dalam hal ini akan dilakukan transfer ke nama dan account mereka sesuai dengan data di Kementerian Sosial maupun kerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing,” terang Sri Mulyani.
Sedangkan untuk BLT Dana Desa, lanjutnya, yang sekarang juga diperpanjang hingga September, antara Juli hingga September manfaatnya diturunkan dari Rpp600.000 menjadi Rp300.000, sehingga total untuk BLT Desa ini akan mencapai Rp31,8 triliun.
“Sedangkan yang tadi bansos tunai non-Jabodetabek itu totalnya menjadi Rp32,4 triliun dan untuk bansos Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun,” kata Sri Mulyani.
Berdasarkan dari data terpadu, Sri menyampaikan penerima bansos itu mayoritas adalah para petani, peternak, dan pekebun yaitu 18,4 juta sendiri. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik sekitar 3,3 juta, sopir dan pekerja sektor komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu, dan sektor lainnya. Ini sudah mencakup 40% dari masyarakat, ucapnya.
