Wapres K.H. Ma’ruf Amin: Fokus Penanganan Covid-19, Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

0
465

(Vibizmedia – Jakarta) Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan dampaknya masih menjadi fokus utama pemerintah. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini tengah dibahas oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu ditunda.

Setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang HIP, maka pemerintah kemudian mengambil keputusan meminta DPR untuk  untuk menunda. Karena pemerintah menunda pembahasannya karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan COVID-19 dan dampaknya, termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional, tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Maruf Amin dalam konferensi pers terkait sikap pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) melalui video conference di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa malam (16/06/2020).

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa keputusan pemerintah tersebut telah mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat  (ormas) Islam, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kami menyampaikan terima kasih dan semoga respon ini juga direspon sama oleh ormas-ormas yang lain dan masyarakat demi ketenangan bangsa kita, pungkasnya.

Wapres K. H. Maruf Amin dalam konferensi pers terkait sikap pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) melalui video conference di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa malam (16/06/2020). (Foto : KIP SETWAPRES)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan dua poin utama mengenai keputusan pemerintah ini, yakni subtansi dan prosedur. Dari sisi substansi, Presiden menyatakan TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 dinyatakan masih sah berlaku dan menjadi jangkauan dari setiap pembicaraan tentang ideologi, termasuk aturan ideologi. Pancasila itu adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan pemahaman yang harus diutarakan atau dimaknai dalam satu tarikan napas. Tidak bisa satu sila, dua sila, tiga sila, empat sila, tapi lima sila sekaligus sebagai satu kesatuan, paparnya.

Kedua, dari sisi prosedur, Mahfud mengungkapkan bahwa RUU HIP adalah usul inisiatif DPR. Dalam hal ini pemerintah tidak punya kewenangan untuk langsung mencabut RUU tersebut. Untuk itu, pemerintah menyatakan menunda pembahasannya. Itulah sikap pemerintah dalam sebuah legislasi yang sedang berjalan, maka pemeritah minta menunda, pemerintah tidak bisa langsung mencabut karena itu adalah urusan lembaga legislatif, bukan sesuatu yang bisa dilakukan pemerintah. Mahfud menambahkan, dalam proses pembahasan tentang urgensi dan materi dari RUU HIP ini, pemerintah pun meminta kepada DPR sebagai lembaga legislatif untuk mendengar aspirasi masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here