Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Ada 3.577 Program Kementerian PUPR Sudah Terkontrak Hingga Juni 2020

0
129
Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020, pada Senin 22 Juni 2020. FOTO: KEMENTERIAN PUPR

(Vibizmedia-Nasional) Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020 melalui realokasi dan refocusing anggaran dari Rp120,2 triliun menjadi Rp75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.

“Dampak dari Pandemi Covid-19 bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian PUPR 2020, Senin 22 Juni 2020.

Dari 5.146 paket pekerjaan sebanyak 3.577 paket atau 70% senilai Rp35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23% senilai Rp37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau 7% senilai Rp13,7 triliun belum proses lelang.

Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.

Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC).

Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.

“Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” jelas Basuki.

Basuki mengatakan pada rapat kabinet terakhir Presiden Joko Widodo berpesan agar kita semuanya turut merasakan kesulitan saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan percepatan ekonomi dengan instrumen APBN.

“Segera kita laksanakan percepatan penyerapan APBN, termasuk padat karya. Bekerja keras, bergerak tepat dan bertindak tepat saja tidak cukup. Kita harus punya niat baik untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara,” terang Basuki.

Untuk itu, Basuki mengajak untuk menjadi pemimpin yang memiliki karakter kuat dan baik. Hanya dengan integritas tinggi percepatan pelaksanaan program TA 2020 dapat terlaksana dengan optimal.

“No bribery, no kickback, no luxurious lifestyle dan no gift is a must. Kita harus bekerja sesuai dengan pakta integritas secara disiplin ubah perilaku menjadi lebih baik dalam rangka membelanjakan uang negara seoptimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dapat mengubah kita untuk menjadi pribadi dan organisasi yang lebih baik di mata rakyat,” tegasnya.

Basuki juga berpesan kepada jajarannya untuk tidak bersekongkol dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebab, PBJ merupakan celah terbesar terjadinya penyimpangan. Sebagai kementerian yang ditugaskan membelanjakan uang negara, tugas Kementerian PUPR selalu diawali dengan PBJ. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus penuh integritas dan berhati-hati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here