Wapres K.H. Ma’ruf Amin Pimpin Rapat Konsolidasi Data Kemiskinan

0
66

(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin siang tadi memimpin Rapat membahas Konsolidasi Data Kemiskinan di Kantor Wapres Jl. Merdeka Utara Jakarta, Kamis (25/6/2020). Tampak hadir dalam rapat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BPS Suhariyanto, serta Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tubagus Achmad Choesni.

Sebagai upaya menyempurnakan data kemiskinan, Wapres memberikan arahan di antaranya perlu dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional. “Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan,” ujarnya.

Verifikasi ini, lanjut Wapres, membutuhkan data awal (pre list), yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah. “Perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis/real time,” intruksinya.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa dengan mekanisme ini orang yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftar, baik datang secara langsung atau melalui aplikasi. “Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data,” terangnya.

Wapres K.H. Ma’ruf Amin siang tadi memimpin Rapat membahas Konsolidasi Data Kemiskinan di Kantor Wapres Jl. Merdeka Utara Jakarta, Kamis (25/6/2020). (Foto : KIP SETWAPRES)

Wapres menjelaskan bahwa contoh praktik terbaik (best practice) tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi Social Registry dan Beneficiary Registry. “Saya ingin Menko PMK dan Kepala BAPPENAS melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepada saya,” pesannya.

Pada rapat kali ini, Wapres juga mengungkapkan bahwa data perlindungan sosial ini merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara, sehingga perlu tata kelola pengawasan yang baik. “Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan POKJA Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS, sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial. Silahkan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya,” pintanya.

Menutup pengantar Rapat, Wapres mengingatkan bahwa dalam hal pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri, tidak bisa lepas dari peran teknologi informasi, dan teknologi informasi tidak lepas dari ketersediaan jaringan internet.  “Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap keseluruh pelosok tanah air perlu didukung,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here