(Vibizmedia-Nasional) Dalam sidang kabinet paripurna, pada Kamis 18 Juni 2020 yang lalu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas kepada jajarannya untuk dapat melihat kondisi yang terjadi saat ini pada masa pandemi, bukan sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, diperlukan manajemen krisis yang baik dari para menteri/lembaga Kabinet Indonesia Maju untuk dapat merasakan suasana yang terjadi sekarang ini sebagai suasana krisis, sehingga penangganan yang harus dilakukan dengan extraordinary.
Presiden Jokowi mengatakan sebagai pemimpin atau penanggung jawab, sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia.
Untuk itu, ia menegaskan jajarannya untuk memiliki sikap “sense of crisis” yang sama antara kementerian/lembaga dan dengan dirinya. Sebab berdasarkan data dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang diterimanya, menyebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian dunia terkontraksi minus 6% – 7,6%. Sedangkan data dari Bank Dunia pertumbuhan ekonomi dunia mencatatkan minus 5%.
Dalam keadaan seperti ini, ia mengajak jajarannya untuk mengerti dan tidak menganggap hal ini sebagai suatu kejadian yang biasa atau menganggap linier. Karenanya, Presiden Jokowi mengatakan akan berbahaya sekali jika masih bekerja dengan pola yang biasa-biasa saja. Baginya, saat ini diperlukan pekerjaan extraordinary atau luar biasa, tegas Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut.
“Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” jelasnya.
Bahkan Presiden Jokowi tak segan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) jika dalam langkahnya masih ditemukan stagnasi kinerja Menteri.
“Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang, suasana ini harus ada,” katanya.
Presiden juga mengingatkan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk tak ragu mengeluarkan Peraturan Menteri jika memang diperlukan sebagai upaya menolong Negara dari ancaman krisis.
“Kalau mau minta Perpu lagi saya buatkan Perpu, kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya,” tegasnya.
Ia berharap, seluruh jajarannya bisa memahami apa yang ia inginkan dan bekerja keras dalam situasi krisis ini. Baginya, kerja keras dan kecepatan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini.
“Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan,” ucap Presiden.
