Indonesia-Norwegia Sepakat Kerja Sama Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Lanjut Sampai 2030

0
363
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia dengan Norwegia mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dilanjutkan sampai 2030.

Menurutnya, hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Siti menjelaskan pembayaran dari hasil kerja pemenuhan komitmen untuk penurunan emisi gas rumah kaca antara Indonesia dengan Norwegia dan juga rencana pengaturan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) akan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

“Ada tiga hal letter of intent, kerja sama antara Indonesia dan Norway itu sudah dilakukan sejak tanggal 26 Mei tahun 2010. Dan tadi arahan yang telah disampaikan Bapak Presiden bahwa kita akan melanjutkan,” ungkap Menteri LHK dalam keterangannya di halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 6 Juli 2020.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam melanjutkannya sampai dengan tahun 2030, diantaranya keberadaan punish agreement.

“Di letter of intent tahun 2010 dikatakan bahwa komitmen Indonesia itu 26 persen pada tahun 2020. Dan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi perubahan iklim, itu sudah kita sesuaikan,” jelasnya.

Siti mengungkapkan angkanya adalah 29% penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan/atau 41% penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan dukungan kerja sama teknik luar negeri.

Perjanjian atau letter of intent ini, lanjutnya, telah menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia dalam rangka reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Redd++ itu, tambah Siti, adalah hal-hal seperti sampah, terkait partisipasi masyarakat hukum adat, dan lain-lain termasuk electromobility-nya.

Siti mengatakan bahwa prestasi yang dicapai oleh Indonesia, sangat banyak yakni di antaranya kebijakan-kebijakan Presiden seperti penanganan gambut dan Inpres Moratorium.

Inpres Moratorium, pertama kali dikeluarkan tahun 2011, lalu diperpanjang setiap 2 tahun, 2013-2015-2017.

”Pada tahun 2019 Bapak Presiden setuju untuk ini dipermanenkan, artinya apa? Artinya mulai tahun 2019 kemarin tidak boleh lagi ada izin baru di hutan primer dan di lahan gambut,” terang Siti.

Siti mengatakan pemerintah juga bekerja keras untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, penurunan deforestasi, serta penegakan hukum juga terus dilakukan dan periode 2016 hingga sekarang yang lebih kencang dibandingkan sebelum-sebelumnya.

”Ada energi angin yang di Sulawesi, kemudian electromobility juga kita sudah mulai, kemudian juga biodiesel B30 yang akan menjadi B50. Tadi Bapak Presiden malah sudah mengarahkan akan ke B80 atau kalau mungkin ke B100,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here