Menko PMK Minta Setiap Kabupaten dan Kota Punya Minimum 1 Mesin PCR

0
132
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. FOTO: KEMENKO PMK

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta setiap kabupaten dan kota memiliki paling sedikit satu mesin PCR (polymerase chain reaction). Dalam kunjungan kerjanya, Muhadjir meminta kepada Bupati dan Walikota Madiun untuk mengusulkan pengadaan PCR kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional.

“Tadi saya sudah minta ke Pak Walikota dan Pak Bupati untuk mempelajari kemungkinan pengadaan PCR, mesin PCR di masing-masing rumah sakit. Paling tidak di kabupaten atau kota punya satu,” ungkap Muhadjir usai pertemuan dengan Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Walikota Madiun Maidi, di Kantor Walikota Madiun, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2020.

Selain itu, untuk pengadaan kebutuhan operasional seperti PCR kits, reagen ekstraksi, dan lainnya, menurut Muhadjir bisa diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

“Kalau bisa pengadaannya bisa diserahkan pada masing-masing kabupaten kota dengan anggaran untuk covidnya. Kalau tidak nanti juga bisa mengajukan ke Kemenkes,” jelasnya.

Muhadjir menegaskan hal tersebut harus dilakukan untuk mempercepat kepastian status pasien apakah dalam keadaan suspek atau terkonfirmasi positif Covid-19.

Sebab, masih banyak kasus pasien hingga meninggal dunia tidak diketahui statusnya, apakah positif atau negatif Covid-19. Karena itu, untuk mengurangi kasus serupa terulang, perlunya ketersediaan mesin PCR.

“Supaya itu, maka setiap kabupaten kota harus punya mesin PCR sendiri. Sehingga spesimen tidak perlu dikirim terlalu jauh tapi juga bisa di tempat itu. Jadi paling tidak mereka harus segera diketahui statusnya. Targetnya maksimum dua hari sudah bisa diketahui,” katanya.

Muhadjir meminta pemerintah kabupaten kota untuk menyediakan ruangan khusus dengan tingkat keamanan tinggi sebagai tempat mesin PCR dan tempat dilakukannya pengetesan spesimen. Penyediaan fasilitas tersebut bisa di RSUD kabupaten/kota atau di RS swasta.

“Karena itu saya juga minta kepada Pak Bupati dan Pak Walikota tolong disiapkan ruangan untuk BSL-2 minimum. Syukur-syukur BSL-3. Jadi yang tingkat keamanannya level 2. Syukur-syukur bisa level 3,” terangnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here