Menko PMK: Tercatat dalam Data Susulan, Penerima Dapat Sesuai Tahapan Penyaluran BST

0
171
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meninjau langsung proses penyaluran BST di Kantor Pos Desa Nglames, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Jumat 17 Juli 2020. FOTO: KEMENKO PMK

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah terus berupaya agar penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tepat sasaran kepada masyarakat yang terkena dampak sosial dari pandemi Covid-19.

Untuk memastikan penyaluran BST tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meninjau langsung proses penyaluran BST di Kantor Pos Desa Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Jumat 17 Juli 2020.

Saat ini, penyaluran BST di Kabupaten Madiun sudah memasuki tahap ke-3. Muhadjir mengatakan penyalur BST di sana telah berjalan dengan baik. Menurutnya, Kabupaten Madiun telah sigap membagikan BST untuk masyarakat miskin yang sebelumnya tak terdata dengan data susulan.

“Jadi yang menerima di sini tadi adalah mereka yang tercatat di data susulan yang pada tahap sebelumnya belum tercatat, padahal sebetulnya dia yang lebih berhak,” jelas Muhadjir.

Data susulan tersebut, lanjutnya, adalah data masyarakat miskin yang tidak tercatat di DTKS, yang mana data tersebut diambil dari pendataan melalui RT/RW dan musyawarah desa.

Untuk masyarakat penerima BST yang baru tercatat dalam data susulan, mereka langsung diberikan tiga kali BST, sesuai dengan tahapan penyaluran BST yang sudah disalurkan di Kabupaten Madiun.

“Karena itu, tadi mereka mendapatkan tidak hanya 600 ribu tetapi juga sekaligus 1,8 juta,” ucapnya.

Muhadjir mengungkapkan di samping penambahan penerima BST dari data susulan, masyarakat yang terdata sebagai penerima tetapi memiliki kemampuan ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima. Hal itu dilakukan sebagai upaya perbaikan penyaluran BST agar semakin tepat sasaran.

“Ada mereka yang kemarin mestinya tidak terima tetapi terlanjur terima bisa dikeluarkan. Dan tidak harus dikembalikan duitnya nanti,” terang Muhadjir.

Secar nasional, Muhadjir menyebutkan penyaluran BST sudah di atas 85 persen. Dia mengakui masih ada masalah dalam penyaluran, terutama di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat yang terpencil. Tetapi, hal itu sudah diatasi oleh pemerintah pusat dengan langsung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk mengumpulkan data penerima melalui komunitas adat atau marga.

“Di sana kebetulan memang agak kesulitan terutama untuk mendapatkan calon penerima by name by address. Karena wilayahnya yang jauh yang sangat terpencil. Karena itu ada kemungkinan untuk ada kebijakan melalui komunitasnya atau melalui marganya,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here