(Vibizmedia-Nasional) Dari lima Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran terbesar, Kementerian Sosial mencatatkan presentase realisasi tertinggi sebesar 54,84 persen.
Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp124,765 triliun. Sampai dengan 27 Juli 2020 realisasinya sudah mencapai Rp68,416 triliun.
Presentase ini sangat mengesankan, mengingat anggaran Kemensos baru saja di top-up sebesar Rp20 triliun, dari posisi sebelumnya Rp104,76 triliun. Namun dalam waktu tidak terlalu lama, dengan anggaran jumbo, kecepatan realisasi tetap bisa dijaga dan bahkan didorong.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara memang memberikan perhatian khusus kepada realisasi anggaran. Dalam berbagai kesempatan, Mensos Juliari terus mendorong agar jajarannya melakukan akselerasi, termasuk realisasi anggaran di semua unit kerja, terkhusus untuk belanja bansos di masa pandemi Covid-19.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar K/L meningkatkan belanja. Tujuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pandemi Covid-19, juga untuk mengerakkan roda perekonomian.
“Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidup sebagai dampak pandemi Covid-19. Kehadiran bansos sangat ditunggu untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Kepada KPM yang telah menerima bantuan tunai, agar segera dibelanjakan agar mempercepat perputaran roda ekonomi,” jelas Juliari, Senin 27 Juli 2020.
Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Mensos sudah menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua resources. PT. Pos juga menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolahan, pos RW, dan sebagainya.
“Agar pelayanan terhadap KPM makin dekat,” kata Juliari.
Masih terkait BST, penyaluran bantuan dilakukan secara simultan. Yakni disalurkan berbarengan antara salur dengan pemutakhiran perubahan data, untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran.
Dengan anggaran besar, Kemensos sanggup menunjukkan kinerja yang baik. Pekan lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Keuangan Kemensos TA 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Dengan demikian, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Kemensos meraih opini WTP.
