(Vibizmedia-Nasional) Untuk mengejar target program pembangunan SDM, pemerintah mulai meluncurkan program bantuan BLK Komunitas Tahap I Tahun 2020. Pada tahap ini, program BLK Komunitas mencakup pembangunan 100 lembaga dari total target 1.000 lembaga.
“Saya titip kepada lembaga penerima bantuan BLK Komunitas tahap I. Semoga acara ini menjadi langkah awal dalam komitmen nyata kita semua untuk turut serta berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan dengan 10 orang perwakilan penerima bantuan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2020.
BLK Komunitas adalah suatu unit atau fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan komunitas lainnya. BLK ini berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi/keahlian guna memberikan keterampilan kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat di sektiar lembaga, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau mendorong untuk berwirausaha.
Ida menjelaskan bahwa BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017. Terobosan ini bertujuan untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter di lembaga pendidikan keagamaan dengan tambahan keterampilan atau hard skill. Pendirian BLK Komunitas adalah upaya meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, serta mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas.
“Diharapkan dengan hadirnya BLK Komunitas, maka santri dan siswa lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat di sekitarnya, mendapatkan akses pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal,” jelas Ida.
Ida mengungkapkan, sejak 2017-2019, pihaknya telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di masa pandemi saat ini, Kemnaker tetap berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM Indonesia dengan mengurangi kapasitas yang semula dialokasikan 2.000 menjadi 1.000 BLK Komunitas.
“Memang berkurang, tapi kalau dari 1000 BLK itu tersebut mampu maksimal mengerjakan peran-peran pelatihan vokasi, maka harus dibayangkan 1000 rasa 2000 BLK,” katanya.
Caranya bagaimana? Menaker Ida mengatakan jika selama ini pemerintah melakukan pendampingan selama dua tahun, maka BLK Komunitas harus tetap membuka diri untuk bekerja sama serta berjejaring dengan lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun perusahaan/industri.
“Jadi anggap saja 1000 rasa 2000 atau 3000. Itu cara menyiasati di kondisi sulit. Kalau selama pelatihan hanya dua paket, bagaimana caranya pelatihan menjadi empat paket, caranya dengan berjejaring. Saya yakin Bapak/Ibu mampu melakukannya,” tegasnya.
Kepada penerima bantuan BLK Komunitas tahap I, Menaker Ida berharap agar mengerjakan sesuai petunjuk yang ditetapkan dan terbitkan. “Jangan sekali-kali mengurangi spesifikasi dan mengurangi kualitas. Ini bukan uang Kemnaker, ini uang rakyat yang dihimpun melalui pajak,” kata Ida.
Berbeda dengan penandatanganan PKS sebelumnya, di saat pandemi Covid-19 sekarang ini, lanjutnya, penandatanganan PKS harus mengikuti protokol kesehatan. Yakni dengan menggunakan masker, adanya penjagaan jarak dan harus dicek suhu tubuh dan proses penandatanganan pun tidak bisa dalam satu tahap saja, tapi akan bertahap-tahap.
“Sekarang (PKS) di Jakarta, maka untuk berikutnya akan mendekat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Pokoknya yang paling penting, bagaimana kita mempercepat proses realisasi pembangunan BLK Komunitas,” ucapnya.
