Serap 5,2 Juta Pekerja, Kemendes PDTT Maksimalkan Sisa Anggaran Desa Sampai September 2020

0
137
Ilustrasi padat karya tunai desa. FOTO: KEMENTERIAN DESA PDTT

(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan memaksimalkan sisa anggaran dana desa tahun 2020 sebesar Rp36,4 triliun dari Rp71,2 triliun untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) pada bulan Agustus hingga September tahun ini.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari sisa anggaran tersebut, diperkirakan mampu menyerap sekitar 5,2 juta tenaga kerja.

“Proporsi upah minimal 50 persen dari biaya kegiatan. Berarti dari Rp36,4 triliun upahnya sekitar Rp18-19 triliun, itu akan mengcover 5.202.279 pekerja. Kalau upahnya lebih dari 50 persen, berarti jumlahnya (tenaga kerja) akan lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Abdul Halim mengatakan PKTD dari dana desa bertujuan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Perekrutan pekerja PKTD sendiri harus sesuai kriteria, yakni masyarakat miskin; penganggur dan setengah penganggur; dan masyarakat marjinal lainnya.

“Upah diberikan setiap hari supaya meningkatkan daya beli masyarakat. Jangan lupa adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” jelasnya.

Menurutnya, PKTD dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Ia mencontohkan, kegiatan usaha ekonomi produktif oleh BUMDes yang dimaksud seperti halnya menanami lahan kosong desa dengan tanaman pangan; membersihkan tempat wisata, tempat kuliner, pasar desa, gudang desa, dan kandang ternak bersama; perdagangan logistik dan pangan; dan bagi hasil perikanan dan peternakan.

“Untuk PKTD untuk usaha ekonomi produktif, misalnya menanami lahan desa dengan tanaman pangan bisa dikelola oleh BUMDes. Dengan ini, masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, lahan produktif, kemudian hasil produksi lahan dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BUMDes,” terangnya.

Abdul Halim menjelaskan PKTD dari dana desa merupakan kegiatan padat karya tunai yang murni dikelola oleh desa. Dalam PKTD ini, desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja.

Meski demikian, pelaksanaan PKTD memiliki rambu-rambu tertentu yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2020.

“(PKTD) Ada rambu-rambunya, pertama pekerja adalah kelompok penganggur, miskin, dan kelompok marginal lainnya. Misalnya Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), ini mutlak. PEKKA harus menjadi skala prioritas dalam PKTD,” terangnya.

Sebagian kecil dana desa yang masih tersisa, tambahnya, dapat juga digunakan untuk program maskerisasi di desa. Dalam hal ini, sebagian kecil dana desa dapat digunakan untuk pengadaan masker yang diberikan kepada masyarakat miskin di desa.

“Yang harus kita lakukan terkait desa aman Covid-19, anggap saja Rp1-2 triliun dari Rp36,4 triliun dana desa yang masih tersisa untuk masker, itu sudah banyak. Berarti masih sekitar Rp35 triliun, ini fokus untuk PKTD,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here