Jubir Presiden Bidang Hukum: PP Nomor 41/ 2020 Tidak Mengurangi Independensi KPK

0
110
Presiden Joko Widodo saksikan pengucapan sumpah jabatan pimpinan KPK di Istana Negara, Jumat, 20 Desember 2019. FOTO: VIBIZMEDIA.COM|MARULI SINAMBELA

(Vibizmedia-Nasional) Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan PP No. 41/2020 merupakan pelaksanaan amanat UU KPK Pasal 1 angka 6, Pasal 69B dan Pasal 69C, yang pada intinya mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN dan dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka dalam jangka waktu paling lambat 2 dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019.

Menurutnya, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat. PP ini diterbitkan dengan tujuan tertib administrasi negara.

“PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK, sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini, sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas Dini Purwono dalam keterangan tertulisnya, Senin, 10 Agustus 2020.

PP No. 41 Tahun 2020 mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Pengangkatan dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan. Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN, tidak akan mengalami penurunan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here