(Vibizmedia-Nasional) Guna menghindari resesi dan dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kementerian Koperasi dan UKM membahas upaya sinergitas menggerakkan UKM daerah di tengah pandemi Covid-19.
Tito tegaskan bahwa dirinya akan mendukung sepenuhnya hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah.
“Nah kehadiran kami disini tidak lain adalah ingin membantu, kami memang secara proaktif dari Kemendagri ada instrumen-instrumen melihat bahwa kegiatan atau program-program dari Kementerian/ Lembaga (K/L) ini memerlukan sangat banyak bersentuhan dengan daerah. Mungkin ada kalau sepanjang lancar kita juga berterima kasih dan tentu akan mendukung,” jelas Tito dalam keterangannya di Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu 12 Agustus 2020.
Selain itu, untuk mendukung penuh arahan Presiden Joko Widodo dalam mempercepat realisasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak minus selama dua kuartal berturut-turut atau dengan kata lain resesi ekonomi.
“Kita tahu bahwa dalam kuartal kedua kita mengalami minus, kuartal kedua : April, Mei dan Juni. Juli kemarin kita juga mengalami minus, sehingga kalau seandainya Agustus dan September itu juga terkontraksi minus artinya Oktober awal kita bisa dikenakan status resesi, resesi ekonomi,” terangnya.
Menurutnya, dengan adanya status resesi ekonomi di sebuah negara, maka implikasinya akan meluas bukan hanya di bidang ekonomi saja, namun secara sosial, PHK dan berbagai sentimen lainnya. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo sangat mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat salah satu upayanya dengan menggenjot realisasi anggaran untuk dimaksimalkan, baik di tingkat pusat K/L maupun di tingkat daerah.
“Ini implikasinya akan meluas bukan hanya implikasi di bidang ekonomi saja, tetapi juga di bidang sosial, PHK, dan yang paling utama sekali adalah sentimen: sentimen ekonomi dan sentimen politik. Sentimen ekonomi akan membuat pelaku usaha menjadi lebih tidak confident kepada Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Sentimen politiknya ini bisa menjadi amunisi bagi dinamika politik, baik dalam negeri maupun luar negeri,” terangnya.
Oleh sebab itu, Kemendagri akan melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pembina dan pengawas kepala daerah untuk secara maksimal mendukung program-progam K/L di daerah. Salah satunya, Mendagri telah melaksanakan video confrence 2 hari yang lalu untuk mengontrol realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah dengan persentase 47,34%.
“Kita bacakan semua dan memberikan apresiasi, sebaliknya untuk tingkat provinsi kabupaten/kota yang dibawah nasional 47% dan yang masih diatas 25% kita sebut kuning. Kalau yang tadi hijau ini kuning, kuning kita minta mereka untuk mempercepat realisasi anggaran, tetapi banyak juga ada beberapa daerah yang di bawah 25%, nah ini kami anggap merah, salah satunya gunung kidul itu 6% sehingga kami menurunkan tim nantinya ke daerah-daerah yang di bawah 25% ini. Kami bentuk tim bergerak, ada apa sebetulnya, hambatan mereka apa sehingga tidak tercairkan anggaran belanjanya,” jelasnya.
Tito menegaskan selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ia juga mendukung program-program Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Sekaligus memperkuat produksi stimulus ekonomi supaya sektor ekonomi terutama produksi, distribusi dan demand menjadi lebih stabil.
