Percepatan Transformasi Digital Nasional

0
242
Ilustrasi transformasi Digital. FOTO: FREEPIK

(Vibizmedia-Kolom) Indonesia melakukan inovasi di segala bidang guna mencegah penyebaran pandemi. Salah satu inovasi yakni dengan percepatan digitalisasi agar masyarakat merasakan pelayanan publik secara jarak jauh. Bagaimanakah Kemenkominfo dapat melakukan percepatan penerapan digitalisasi ini. Menkominfo Johnny G plate menyatakan bahwa Presiden ingin kita melihat dan mencari sisi positif dan manfaat dari kondisi pandemi Covid-19. Salah satu sisi yang bisa diambil secara positif adalah justru covid-19 ini berdampak pada akselerasi transformasi digital.

Terdapat empat hal yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo, dalam melakukan proses transformasi digital. Pertama, untuk bisa melakukan transformasi digital kita harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Tidak saja sampai dengan jaringan utama atau backbone nya tetapi harus menyambung di jaringan middle mile dan jaringan last mile, hingga ke lokasi pemukiman penduduk.

Kedua, melakukan digitalisasi sektor-sektor strategis pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan seterusnya. Ketiga, menyelesaikan juga pembangunan pusat data, secara khusus pusat data pemerintah dalam rangka mendukung electronic government dan kebijakan pengambilan keputusan dengan dasar satu data nasional. Keempat menyelesaikan legislatif primer atau payung payung hukumnya diantaranya menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi karena basis dan konten utamanya adalah data dan basisnya data pribadi. Juga undang-undang terkait lainnya seperti misalnya merevisi undang-undang yang terkait.

Hal yang paling sulit dari empat tersebut adalah pembangunan infrastruktur. Secara administratif ada 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia dan di antaranya 70.670 sudah ada 4G, berarti itu sudah bisa dilakukan proses digitalisasi tetapi masih ada 12.548 yang belum. Daerah ini terdiri dari 9.113 desa di wilayah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Serta 3.435 desa kelurahan di wilayah komersial atau non 3T.

Untuk wilayah non komersial terdapat operator selular, dimana mereka menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan infrastruktur dalam dua tahun kedepan 2021-2022. Karena itu yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana membangun 9.113 desa dan kelurahan melalui bauran kebijakan pembiayaan.

Melalui Kemenkeu disiapkan dana yang cukup agar Kemenkominfo bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – BAKTI membangun seluruh desa dan kelurahan di wilayah 3T pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 ini sedang membangun 1.209 BTS di desa dan kelurahan untuk keperluan wilayah 3T termasuk misalnya Kabupaten Morotai, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Kepulauan Maluku, Maluku Utara. Road map pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air menjangkau seluruh desa sudah siap. Sehingga dengan selesainya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air yang menjangkau seluruh desa, di saat itulah Indonesia sudah siap untuk digitalisasi nasional.

Pada situasi pandemi ini road map akan dilakukan dan pemerintah sudah mempunyai komitmen menyelesaikan. Saat ini sudah dibicarakan lintas kementerian dan lembaga, bagaimana menyediakan sumber pembiayaan paket-paket yang disubsidi oleh negara. Kendali ada di gugus tugas untuk mengalokasikan dana. Operator selular sudah mengalokasikan 1,9 triliun per bulan paket internet internet gratis yang langsung diberikan kepada universitas, sekolah sesuai dengan ketersediaan dan ketersediaan jaringan di tempatnya masing-masing.

Namun masih belum cukup karena ternyata ada 53 juta siswa di Indonesia perlu mendapatkan subsidi negara. Akses internet langsung diberikan juga ke Puskesmas untuk Kantor Desa, dan untuk beberapa sekolah tertentu. Tetapi tentu kecepatannya belum ideal untuk proses belajar mengajar jarak jauh karena belum tersedianya jaringan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here