Belanja Pemerintah Akan Selamatkan Ekonomi Indonesia dari Resesi

0
642
Ilustrasi bantuan langsung tunai bagi warga terdampak pandemi Covid-19. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Kolom) Dalam tiga bulan, mulai Juli hingga September, atau kuartal 3 (Q3) 2020, merupakan masa penentu ekonomi Indonesia. Untuk memutar ekonomi, pemerintah terus mengerahkan belanjanya habis-habisan di triwulan tersebut. Di triwulan II, dampak pandemi mulai terasa. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia terkontraksi -5,32% (yoy). Kontraksi tersebut terjadi pada hampir semua lapangan usaha dengan kontraksi pertumbuhan tertinggi berasal dari transportasi dan pergudangan, kemudian diikuti dengan sektor akomodasi dan makan minum. Indonesia akan masuk resesi, jika pertumbuhan ekonominya kembali negatif pada kuartal III-2020.

Sedangkan, komponen pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2020 terhadap triwulan II 2019 (yoy) mengalami pertumbuhan negatif, pada konsumsi rumah tangga -7,76%, investasi -8,61%, dan ekspor barang dan jasa -11,6%. Selain itu, juga terhadap komponen impor yang merupakan faktor pengurang dalam Produk Domestik Bruto (PDB), pengeluaran mengalami kontraksi -16,96%. Sementara, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia sebagian besarnya ditopang oleh konsumsi, BPS mencatat ekonomi triwulan II terhadap triwulan I, pengeluaran konsumsi pemerintah, satu-satunya komponen PDB yang tumbuh sekitar 22,32%.

Kondisi saat ini, kecepatan dan ketepatan pencairan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksaan Anggaran) menjadi penting. Secara makroekonomi, semakin cepat pencairan semakin cepat pula multiplier effect terbentuk. Artinya, nyata benar, dorongan ekonomi dari intervensi belanja pemerintah. Untuk mengakselerasi pelaksanaan anggaran dan pencairan anggaran tersebut, pemerintah fokus pada upaya mengurangi bottleneck dan menghindari penundaan administrasi pelaksanaan anggaran.

Sejak bulan Juni 2020, Presiden Joko Widodo mendorong belanja di kementerian/lembaga dipercepat, melihat masih rendahnya belanja anggaran di tengah penanganan virus corona. Harapannya, dengan uang beredar di masyarakat semakin banyak, dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Bukan hanya ditingkat pusat, tingkat daerah pun ikut didorong, dengan mengumpulkan para gubernur pertengahan Juli lalu di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Jokowi gerakkan para gubernur untuk belanjakan anggaran, karena sampai dengan saat itu dana APBD masih mengendap di bank sebesar Rp170 triliun. Belanja pemerintah atau spending, saat ini, satu-satunya yang diharapkan dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Tidak ada langkah lain, karena akan menjadi sulit, jika ekonomi bergantung pada investasi sektor swasta saat pandemi. Untuk itu, belanja pemerintah, tidak boleh direm, dengan komponen belanja pemerintah pusat, belanja daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota harus dipercepat.

Kembali melihat data PDB Kuartal II di berbagai negara, memperlihatkan kontraksi ekonomi yang semakin nyata, tidak hanya dinegara berkembang, tetapi juga dinegara maju, yang sebagian menerapkan lockdown dalam pencegahan penularan virus corona di negaranya. Tidak tanggung-tanggung, pertumbuhan ekonomi negatif, menyentuh angka 2 digit. Sebagai contoh, negara-negara ASEAN-5, PDB-nya pun tak luput dari pertumbuhan negatif hingga 2 digit, yaitu Singapura -12,6%, Thailand -12,2%, Malaysia -17,1%, dan Filipina -16,5%, hanya Indonesia yang masih mampu menahan penurunan PDB-nya di angka 1 digit yaitu -5,3%. Sementara itu, Amerika Serikat -9,5%, Uni Eropa -14,4%, Prancis -19,0%, dan Jerman -11,7%.

Kontraksi PDB Indonesia pada Kuartal II, utamanya terjadi pada sisi konsumsi dan investasi, karena pembatasan mobilitas masyarakat seiring penerapan PSBB, termasuk adanya larangan mudik saat masa lebaran dan lambatnya belanja pemerintah baik pusat maupun daerah. Stimulus APBN, berupa bantuan sosial bagi warga miskin dan terdampak pandemi Covid-19 sangat membantu menahan kontraksi ekonomi lebih dalam. Disinilah fungsi APBN terlaksana, yaitu menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Baik dari sisi penerimaan, seperti insentif perpajakan maupun dari sisi belanja, baik itu belanja bantuan sosial, kementerian/lembaga dan transfer daerah dengan tujuan mengembalikan konsumsi masyarakat dan confident investasi.

Dengan diakomodirnya kebutuhan belanja negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program PEN melalui revisi postur APBN (Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020) menjadi sebesar Rp2.739,16 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.975,24, termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp358,88 triliun, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp763,92 triliun, termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp5 triliun.

Dari catatan Kemenkeu, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp1.252,42 triliun atau sekitar 45,72% dari pagu Perpres 72/2020, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp793,60 triliun, tumbuh 4,25% (yoy) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp458,82 triliun tumbuh negatif 3,4 % (yoy).

Sebagai salah satu penopang kinerja belanja pemerintah pusat, belanja bantuan sosial tumbuh 55,9% (yoy) atau sebesar Rp117,04 triliun. Sedangkan, realisasi belanja barang tumbuh negatif sebesar 16,70% (yoy), sejalan dengan upaya efisiensi belanja pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan, realisasi belanja subsidi per akhir Juli 2020 tumbuh negatif 9,29% (yoy) mencapai Rp83,64 triliun atau 43,56% dari target pada APBN-Perpres 72/2020. Di tingkat daerah, Kemenkeu mencatat penyerapan belanja APBD sebesar 35,3 persen dari pagu Rp1.080,7 triliun per awal Agustus 2020. Artinya, belanja daerah baru terealisasi Rp381,24 triliun. Masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 29,9%.
⁣⁣⁣⁣

Sesuai motonya ‘rakyat sehat, negara kuat’, ada 3 prioritas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) kata Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin, yakni Indonesia Sehat yang menjadi fokus Satuan Tugas Penanganan Covid-19, sementara Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh menjadi fokus Satgas PEN.

Perlindungan sosial, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), program-program kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, dan bantuan pembiayaan korporasi di masa pandemi, menjadi prioritas utama Satgas PEN.

Hingga saat ini, program keluarga harapan (PKH) telah membantu 10 juta keluarga, dengan penyerapan sebesar Rp26,6 triliun atau 71% dari pagu anggaran Rp37,4 triliun, sedangkan Program Kartu Sembako telah membantu 20 juta keluarga, dengan penyerapan Rp26,3 triliun dari anggaran Rp43,6 triliun. Di samping itu, dengan penyerapan sebesar Rp24,2 triliun, program tunai & non tunai telah membantu 10,9 juta keluarga, dari alokasi sebesar Rp39,2 triliun. Di bulan Agustus ini, penyerapan program ini diperluas, yakni Rp20,7 triliun untuk non Jabodetabek dan Rp3,5 triliun untuk Jabodetabek, terjadi peningkatan, jika dibandingkan bulan sebelumnya yakni sebanyak 47%. Program BLT Dana Desa sudah dirasakan manfaatnya oleh 8 juta keluarga, dengan penyerapan 30% atau Rp9,6 triliun dari pagu anggaran Rp31,8 triliun.

Penepatan dana melalui perbankan, untuk membantu UMKM, realisasinya mencapai 52,3% dari pagu anggaran Rp78,8 triliun telah diberikan kepada 1,02 juta UMKM. Sedangkan, subsidi bunga sampai dengan saat ini serapannya sebesar 6,12% dari alokasi dana Rp35,3 triliun, yang telah membantu 7,2 juta pelaku UMKM, dengan subsidi total Rp2,2 triliun untuk total nilai pinjaman Rp277 triliun. Di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah disalurkan berupa Program Padat Karya Kementerian/Lembaga yang sudah membantu lebih dari 3 juta pekerja. Dengan pagu anggaran Rp18,4 triliun, hingga kini sudah terserap 49% atau 9 triliun, meningkat 23,4% ketimbang bulan Juli.

Tidak hanya itu, Senin lalu, 24 Agustus 2020, Presiden Jokowi luncurkan program besar terbaru yakni Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro dengan DIPA anggaran Rp22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro tahun ini, dan jika penyerapannya baik, target penerima bisa diperluas menjadi 12 juta usaha mikro dengan DIPA anggaran menjadi Rp28,8 triliun. Kurang dari satu minggu telah tersalur kepada 1 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 triliun. Banpres produktif ini diberikan langsung atau tunai, dan bersifat hibah. Ditargetkan bulan September 2020 sudah terealisasi seluruhnya, sehingga dapat menggerakkan ekonomi di kuartal ketiga.

Program besar lainnya, yang baru saja diluncurkan pada Kamis kemarin, 27 Agustus 2020 untuk tahap pertama kepada 2,5 juta pekerja/buruh yang terdampak pandemi, namun tidak menjadi korban PHK dengan gaji dibawah Rp5 juta. Subsidi sebesar Rp600 ribu per bulan, diberikan per dua bulan. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp37,8 triliun kepada 15,7 juta penerima yang terdapat aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Momentum krisis ini, perlu digunakan sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan transformasi dan lompatan-lompatan besar. Perlunya keterhubungan UMKM dengan perbankan dan lembaga pembiayaan melalui skema pendataan bantuan produktif, sehingga UMKM masuk ke dalam ekosistem perbankan. Dengan begitu, UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional kita akan semakin kokoh dan lebih siap menghadapi krisis di masa depan. Perlunya simplifikasi dan relaksasi bukan hanya di proses revisi anggaran, tetapi juga pada eksekusi anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah secara intensif meningkatkan sense of urgency terkait belanja PEN kepada seluruh pihak terkait seperti satuan kerja pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Ketika belanja dipercepat, ini bisa membuat konsumsi dan investasi semakin terdongkrak, sehingga menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 untuk kembali positif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here