Bakal Paslon Pilkada 2020 Diminta Tandatangani Pakta Integritas, Termasuk Patuh Protokol Covid-19

0
441
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai rapat terbatas bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu melalui telekonferensi, Selasa, 8 September 2020. FOTO: KEMENDAGRI

(Vibizmedia-Nasional) Bakal pasangan calon (Paslon) dan pimpinan partai politik pengusung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 disarankan membuat dan menandatangani Pakta Integritas, salah satu poinnya tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Pakta Integritas yang isinya bukan hanya siap menang dan siap kalah yang (seperti) selama ini. Tapi (Pakta Integritas) patuh kepada semua ketentuan peraturan Pilkada, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan patuh kepada protokol Covid-19,” ungkap Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada saat memberikan keterangan pers setelah rapat terbatas bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu melalui telekonferensi pada Selasa, 8 September.

Menurut Tito, terdapat beberapa titik rawan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dalam tahapan Pilkada ke depan, di antaranya pada saat penetapan pasangan calon pada 23 September 2020 mendatang. Bagi bakal paslon yang dinyatakan memenuhi syarat, bila tidak diingatkan, akan terbawa euforia sehingga berpotensi menggelar arak-arakan.

Sedangkan bagi bakal paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan kecewa dan berpotensi menggelar aksi protes. Untuk itu, Mendagri mengimbau agar tidak boleh terjadi aksi anarkis dan pengumpulan massa. “Mereka (mesti) disalurkan melalui proses hukum, yaitu boleh melakukan gugatan sengketa,” ujar Mendagri.

Kemudian, Mendagri mengatakan, fase krusial berikutnya yaitu pada saat memasuki tahapan kampanye, yaitu mulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Untuk itu, Mendagri menilai perlunya keseragaman langkah dari semua stakeholder yang memiliki otoritas di daerah untuk memastikan protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik.

“Kita paham bahwa Bapak Ketua KPU-Bawaslu tidak akan mampu bekerja sendiri, sama (halnya) dengan Kemendagri, tidak akan mampu. Ini harus didukung oleh TNI, Polri, BIN, dan Satpol PP. Semua harus bergerak,” tegas Mendagri.

Mendagri juga meminta seluruh stakeholder, baik KPUD, Bawaslu Daerah, TNI, BIN, maupun Polri, agar menyosialisasikan kepada para kontestan dan pengurus parpol di daerah mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. “Sehingga mereka betul-betul well-informed,” kata Mendagri.

Bahkan, Mendagri mengungkapkan hingga saat ini sudah banyak daerah yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang protokol kesehatan Covid-19. Hal ini bisa dijadikan pedoman bagi otoritas terkait untuk menegakkan disiplin protokol Covid-19 tersebut. “Perda dan Perkada bisa menjadi dasar dari Satpol PP dan Polri untuk bertindak,” tegas Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga meminta bantuan media massa untuk menyosialisasikan Peraturan KPU yang berkenaan dengan protokol kesehatan, khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang telah diundangkan pada 1 September 2020 lalu. Dirinya berharap para kontestan dan masyarakat pemilih benar-benar mendapat informasi dan edukasi yang maksimal untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga pada saat pemungutan suara.

“Kami yakin teman-teman media memiliki idealisme dan rasa kecintaan kepada bangsa ini supaya Pilkada tidak menjadi (sarana) penularan. Oleh karena itu salah satu kuncinya adalah kita semua taat dalam Peraturan KPU. Nah, ini sosialisasikan betul oleh rekan-rekan media,” pungkas Mendagri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here