Operasi Yustisi, Sadarkan Masyarakat Pentingnya Protokol Kesehatan

0
337
Operasi Yustisi, pendisiplinan protokol kesehatan kepada warga. DOK: POLRI

(Vibizmedia-Kolom) Kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia. Lebih dari 6 bulan pandemi berlangsung, angka kasus semakin meningkat dan terus naik mencapai 3.000 lebih kasus per hari, seiring bertambahnya uji spesimen yang dilakukan setiap hari rata-rata diatas 30 ribu. Perlu suatu upaya memang untuk menekan tingkat penyebaran tersebut, yakni kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Untuk itu, selama dua pekan, terhitung mulai dari 14 September 2020 hingga 27 September 2020, dengan melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP, pemerintah lakukan yang namanya Operasi Yustisi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Operasi yustisi merupakan upaya pengetatan kedisiplinan masyarakat, harapannya masyarakat akan lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan, dengan target utamanya adalah pemakaian masker. Masker dapat melindungi pengguna maupun orang lain dari penularan virus corona.

Sebagai realisasi dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 berlaku sejak 4 Agustus 2020 lalu, ditujukan kepada Menteri, TNI, Polri dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah penegakan protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Diterbitkannya Inpres, karena dinilai masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, sekaligus bukti keseriusan pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19.

Empat hari sejak diberlakukannya Operasi Yustisi, pihak Polri telah menindak sebanyak 22.801 pelanggar PSBB di Jabodetabek dengan total denda mencapai Rp191 juta. Mulai dari sanksi sosial membersihkan tempat umum; menyapu jalanan selama satu jam, melanggar kedua menyapu jalan dua jam dan seterusnya. Sanksi administrasi berupa denda progresif juga diberlakukan. Sekali melanggar akan didenda Rp150 ribu, dua kali melanggar sebesar Rp500 ribu, kemudian Rp700 ribu (Pergub Nomor 79 Tahun 2020).

Dari data Kementerian Dalam Negeri per 14 September 2020, ada sebanyak 394 Kabupaten/Kota telah menyelesaikan peraturan daerahnya, 52 kabupaten/kota proses menyelesaikan perda, sisanya 68 kabupaten/kota belum melakukan. Agar penegakan kedisiplinan masif dan efektif dilakukan diseluruh daerah, pemerintah pusat mendorong pemda segera merampungkan peraturan mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan di daerah agar Operasi Yustisi dapat segera dilaksanakan.

Contoh lainnya adalah Surabaya, kota terbesar kedua setelah Jakarta, yang juga merupakan pusat perekonomian terbesar di Indonesia, menjadi penyumbang 35% kasus di Jawa Timur dengan tingkat fatality rate peringkat ke-4 di Indonesia. Salah satu penyebabnya, tingginya ketidakpatuhan menggunakan masker di Jawa Timur mencapai 70% atau hanya sepertiga penduduk yang memakai masker saat berakvitas ekonomi dan sosial di luar rumah.

Operasi Yustisi bukan bagian dari tindakan represif, demikian ditegaskan oleh pemerintah. Sebab dalam pelaksanaannya pemerintah juga menggandeng organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membantu menegakkan protokol kesehatan di masyarakat dan komunitas.

Sebagai ujung tombak dalam pengendalian Covid-19, masyarakat perlu menyadari pentingnya kedisiplinan protokol kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan. Belakangan ini ditemukan banyaknya kasus positif di perkantoran, khususnya di instansi pemerintahan, operasi ini juga perlu diterapkan di perkantoran. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 dimana pemerintah jalankan 3T (testing, tracing dan treatment), masyarakat menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here