Bappenas: BUMDes Program Andalan Pemberdayaan Desa

0
134
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. FOTO: BAPPENAS

(Vibizmedia-Nasional) Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2020, sampai dengan saat ini baru 51% desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) aktif, sisanya belum memiliki BUMDes atau sudah memiliki tetapi tidak aktif beroperasi. BUMDes didominasi sektor keuangan dan retail/perdagangan.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri, dalam hal peningkatan program ekonomi desa telah melaksanakan direktif Presiden terkait revitalisasi BUMDes dengan memasukkan target Kebijakan Revitalisasi BUMDes dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN, target pengelolaan BUMDes adalah 10.000 BUMDes Berkembang dan 1.800 BUMDes Maju, serta 300 BUMDes bersama (BUMDesma) Berkembang, dan 200 BUMDesma Maju.

Dalam pengembangan BUMDes ini, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan pendekatan Pendekatan Integrated Rural Development yakni sebuah Pembangunan Desa Terpadu dengan fokus pada Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Desa (Prukades) yang terkait global, nasional digital marketplace. Selain itu, Bappenas juga mendorong inisiasi Gerakan Desa Rempah.

“Gagasan Bappenas dalam Percepatan Ekonomi Desa tahun 2020-2024 dengan menginisiasi Gerakan Desa Rempah, gerakan ini terdiri dari 7 kebijakan diantaranya Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Kebijakan Pengembangan Wilayah, Kebijakan SDM, Kebijakan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Kebijakan Infrastruktur, Kebijakan Lingkungan Hidup, Kebijakan Polhukhankam dan Pelayanan Publik,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat terbatas Peningkatan Percepatan Ekonomi Desa dengan Presiden, pada Kamis, 24 September 2020.

Suharso melihat BUMDes dapat berfungsi secara optimal, pemerintah harus memperhatikan isu-isu yang ada seperti perlu dorongan optimalisasi operasional BUMDes, perlunya perluasan jangkauan pasar BUMDes di tingkat desa. Kemudian dibutuhkan pula peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola BUMDes.

“Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bappenas, kendala utama yang dihadapi BUMDes adalah kualitas pendidikan tenaga kerja,” ungkap Suharso.

Menurutnya, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam perekonomian desa, diantaranya melakukan pemetaan dan pemutakhiran data BUMDes, menyusun model tata kelola BUMDes, serta kolaborasi dan kerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi BUMDes.

“Selain itu penggunaan Dana Desa dapat dijadikan stimulus fiskal untuk memperkuat kinerja BUMDes dengan merespon beberapa isu dan rekomendasi yang telah disebutkan,” lanjutnya.

Skala ekonomi adalah faktor penting dalam upaya pengembangan BUMDes dan ekspansi pasar. Desa pada umumnya mempunyai skala ekonomi yang terbatas mengingat kapasitas ekonomi desa yang relatif kecil.

“Untuk pengembangan BUMDes kedepannya perlu dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah untuk menjadikan BUMDes sebagai program andalan pemberdayaan desa, selain itu perlu juga dikembangkan prinsip kewirausahaan dan kecakapan manajemen dalam mengembangkan dan mengelola BUMDes,” ucap Suharso.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here