Pemerintah Percepat Penanganan Stunting di NTT

0
140
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. FOTO: KEMENKO PMK

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sangat menaruh perhatian besar dalam penanganan stunting. Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan target yang ambisius, yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024.

“Karena itu, pemerintah berusaha mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Betapa besar perhatian pemerintah pusat untuk memperhatikan NTT. Kita akan ‘keroyok’ nanti NTT, khususnya Sumba Barat Daya, untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan tingkat kesejahteraannya,” jelas Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Perbaikan Status Gizi di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT secara virtual, pada Kamis, 15 Oktober 2020.

Muhadjir sampaikan permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air adalah masalah utama mengapa stunting mengakar di Sumba Barat Daya. Karena itu, sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam penanganan stunting ini sangat diperlukan dalam penanganan stunting ini.

“Untuk penanganan stunting, perlu difokuskan di bidang sanitasi, imunisasi dasar, keluarga berencana, pemenuhan air layak dan lain-lain. Sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program dan efisiensi anggaran,” katanya.

Selain itu, Muhadjir sampaikan permasalahan stunting juga sangat erat kaitannya dengan permasalahan di ranah keluarga. Karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada keluarga terkait gizi anak juga penting dilakukan.

Menurutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menjadi lead untuk melakukan dan sosialisasi stunting di keluarga. Dalam sosialisasi dan edukasi ini, lanjutnya, juga diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat agar sosialisasi bisa dilakukan dengan maksimal.

“BKKBN akan menjadi lead dalam penanganan stunting dan sebagai integrator di ranah keluarga sesuai dengan arahan Pak Presiden. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang penanganan stunting ini di wilayah sasaran,” ucapnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, ditemukan masalah lain yang perlu ditangani, diantaranya yaitu administrasi penduduk yang masih bermasalah, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu pelatihan sumber daya manusia untuk sosialisasi hidup sehat dan penanganan infrastruktur, penggunaan dana desa dan padat karya untuk memaksmialkan penanganan stunting, dan inovasi juga perlu dilakukan dalam penanganan stunting di Sumba Barat Daya.

Muhadjir berharap, intervensi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Sumba Barat Daya akan berhasil dan akan menjadi contoh dalam penanganan stunting di daerah lainnnya.

“Sehingga target kita untuk penanganan gizi buruk dan stunting bisa kita laksanakan dengan baik, dan kemudian kita rumuskan sebagai model yang bisa kita replikasikan di kabupaten lain,” terang Muhadjir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here