Kemenaker Siapkan 4 RPP Turunan UU Cipta Kerja

0
21452
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membuka Kick-Off the Tripartite Meeting Pembahasan Peraturan Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Udang Cipta Kerja, pada Selasa, 20 Oktober 2020. FOTO: KEMENAKER

(Vibizmedia-Nasional) Guna mempercepat Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera dilaksanakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa pihaknya segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik,” jelas Ida saat menyampaikan sambutan pada Kick-Off the Tripartite Meeting “Pembahasan Peraturan Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Udang Cipta Kerja” di Jakarta, hari Selasa, 20 Oktober 2020.

Ida menjelaskan empat RPP yang dimaksud adalah tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam penyusunannya, lanjut Ida, pihaknya sudah mematangkan konsep di internal Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan. Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah,” kata Ida.

Menurutnya, dalam penyusunan RPP ini, pihaknya memastikan keterlibatan stakeholder ketenagakerjaan, yakni dari Serikat Pekerja/Buruh dan pengusaha. “Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target,” terangnya.

Selain itu, Ida juga menyampaikan Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan kepada warga harus berkarakter 4 lebih yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih berintegritas.

“Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan,” ucapnya.

Sementara, Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa metode omnibus law telah diterapkan di banyak negara secara parsial. Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja.

Selama ini penciptaan lapangan kerja formal, lanjutnya, menurun meskipun investasi mengalami kenaikan. Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Ini adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita apresiasi,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here