Komitmen Pemerintah Bangun SDM Pemuda pada Pembangunan Berkelanjutan

3
161
Kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ke Provinsi Jawa Barat. FOTO: BAPPENAS

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development Goals (SDGs). SDGs di Indonesia sendiri dibentuk sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan di dunia dan diharapkan tujuan pengembangan SDM dapat menunjukkan hasilnya di tahun 2030.

Pengembangan SDM dimulai dengan pembangunan ‘nasib’ pemuda. Pemuda adalah sumber SDM yang patut dibangun, karena pemuda memiliki usia produktif yang dapat menjadi motor penggerak untuk kemajuan Indonesia. SDGs dibentuk untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dalam rangka mengatasi masalah kemsikinan, ketimpangan, dan perubahan dunia dalam bentuk aksi nyata pengembangan

Sedangkan pembangunan pemuda ini masuk dalam 13 prioritas SDGs meliputi pemuda tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan bekualitas, kesetaaraan gender, air bersih dan satintasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur berkurangnya kesenjangan sosial, kota dan pemukiman berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Penerapan SDGs ini sejatinya juga membutuhkan kerjasama yang baik antara pemangku kementingan dan juga pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi dari prioritas SDGs ini bergantung pada Pemerintah Daerah, karena pelaksanaan keputusan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.

Dalam kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ke Jawa Barat beberapa waktu lalu, dirinya menyoroti mengenai pembangunan 4 pilar SDGs di wilayah Jawa Barat khususnya di Jawa Barat bagian Selatan. Keempat pilar tersebut dilihat dari pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial, dan pilar hukum. Jawa Barat bagian selatan mendapat rapor merah dalam 4 pilar SDGs tersebut. Rapor merah pembangunan SDGs ini tentunya memperngaruhi skor pembangunan SDGs Nasional.

Menurutnya, dari rapor merah pembangunan SDGs di wilayah Jawa Barat bagian selatan, dari segi pembangunan pemuda, wilayah Jawa Barat menunjukkan banyak peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pembangunan pemuda ini diukur dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) hasil inisiasi Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Jawa Barat memperoleh Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 peringkat angka IPP Jawa Barat meningkat menjadi 50,00 dan melesat ke urutan 20 dalam tingkat IPP. Tentunya hal ini tidak lepas dari inovasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program-program untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda.

IPP mencakup capaian di 15 indikator pembangunan yang dituang dalam lima domain yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Dengan adanya IPP ini maka akan terlihat tolak ukur pembangunan pemuda yang melekat pada beragam format pembangunan seperti RPJMN, RPJPN, peta jalan pembangunan kepemudaan, dan agenda SDGs.

Tujuan dari SDGs sangat erat dengan proses menuju pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pemuda ini juga perlu dilandasi dengan kebijakan yang mengacu pada data dan informasi. Indeks Pembangunan Pemuda yang telah disusun oleh Bappenas telah disesuaikan dan sejalan dengan tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan.

Suharso menegaskan pembangunan Pemuda berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan provinsi untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program saat ini yang berkaitan dengan pemuda, terutama yang sejalan dengan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here