Menko PMK: Keluarga Cerminan Negara, Pembangunan Keluarga Tentukan Kemajuan Bangsa

0
3674
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. FOTO: KEMENKO PMK

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas nasional. Sebab menurutnya, permasalahan stunting masih menjadi ranjau yang menghambat pembangunan manusia Indonesia.

Berdasarkan data hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen. Angka tersebut masih cukup tinggi. Sementara, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan agar prevalensi stunting ditekan serendah-rendahnya dengan target 14 persen pada tahun 2024.

Untuk itu, Muhadjir menegaskan diperlukan langkah terobosan untuk mengatasinya, yang terpenting adalah dimulai dari keluarga. Ia menjelaskan permasalahan stunting, sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Oleh karenanya pembangunan keluarga sangat diperlukan untuk mencegah stunting.

“Kita punya pekerjaan yang jauh lebih berat yaitu menyiapkan rumah tangga. Itu tidak kalah penting karena justru segala sesuatu harus dimulai dari penyiapan pasangan rumah tangga, keluarga baru terutamanya,” jelas Muhadjir saat menjadi narasumber dalam Webinar Seri 02 ‘Perspektif Program dalam Rangka Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)’ dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kesehatan Universitas Hasanudin Ke-38, pada Sabtu, 31 Oktober 2020.

Sebagai langkah untuk menyiapkan rumah tangga baru yang sehat, matang secara mental dan ekonomi, dan bisa menyiapkan generasi yang unggul, lanjutnya, pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector penanganan stunting dengan utamanya pembangunan keluarga.

Selain itu, Kemenko PMK telah menyiapkan program bimbingan perkawinan (bimwin) secara holistik dengan melibatkan semua kementerian dan stakeholder terkait dalam pembangunan keluarga

“Sekarang kita arahkan agar semua pihak terlibat dalam bimbingan perkawinan. Tidak hanya domain Kementerian Agama. Tetapi lebih esensial mencakup banyak hal, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan rumah tangga, ekonomi keluarga, sanitasi keluarga dan seterusnya,” terangnya.

Muhadjir mengatakan keterlibatan kementerian terkait dalam bimbingan perkawinan guna mewujudkan pembangunan rumah tangga dan keluarga baru yang matang. Seperti kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam program pengembangan keterampilan kerja dan kartu prakerja khusus pengantin baru, kerja sama dengan Kemenkop UKM dalam hal akses modal dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pengantin baru.

“Ini dilakukan agar kita bisa siapkan rumah tangga indonesia betul-betul siap,” jelasnya

Muhadjir menjelaskan keluarga sebagai unit lembaga terkecil dalam suatu negara dan merupakan cerminan keadaan negara. Karena itu kesuksesan pembangunan keluarga akan menentukan arah kemajuan negara.

“Kalau kita ingin membuat negara bagus maka perbaguslah keluarganya, kalau kita inginkan negara makmur maka makmurkanlah keluarga. Kalau kita ingin bangsa selamat maka selamatkanlah keluarga indonesia,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here