Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Hingga Pertengahan November 2020 Capai 73,05%

0
64
Ilustrasi pembangunan infrastruktur. FOTO: PUPR

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pada tahun 2020 anggaran belanja Kementerian PUPR mengalami realokasi dan refocussing program anggaran akibat Covid-19 sebesar Rp44.5 triliun dari pagu semula Rp120,21 triliun. Pagu kembali meningkat menjadi Rp87,83 triliun karena luncuran SBSN, Percepatan loan dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Hingga 16 November 2020, realisasi keuangan Kementerian PUPR mencapai 73,05% dan realisasi fisik 75,02%. Progres ini lebih besar jika dibandingkan pada pertengahan November 2019, dimana realisasi keuangan sebesar 58,61% dan realisasi fisik 65,64%,” jelas Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2020 yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae di Jakarta, Senin lalu, 16 November 2020.

Total anggaran tahun 2020 tersebut terdiri dari program reguler sebesar Rp74,41 triliun dan program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp13,42 triliun. Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Sementara, khusus untuk program PKT dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang, hingga pertengahan November 2020, realisasi belanja PKT mencapai Rp12,20 triliun atau 90,93% dengan serapan tenaga kerja 630.990 orang atau sekitar 98,7%.

Menurut Basuki, untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,73 triliun berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer dengan anggaran Rp1 triliun.

“Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp 362,47 miliar. Hingga saat ini progres pembelian produk rakyat berkisar 66,9%,” katanya.

Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu ton sebesar Rp200 milar, Big Gun Sprinkler 250 unit sebesar Rp3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian Resin Ester 790,42 ton, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp122,7 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp6,04 miliar, kemudian pembelian Tandon Air dan Biodegester.

Sedangkan alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate) serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar.

“Untuk pengembangan food estate di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 Ha. Progresnya saat ini sudah 75,32%,” terangnya.

Memasuki akhir tahun 2020 yang merupakan tahun pertama Periode Pembangunan Nasional 2020-2024 Kabinet Indonesia Maju, Basuki mengatakan berbagai pembangunan infrastruktur yang telah siap diresmikan. Di bidang Sumber Daya Air (SDA) diantaranya 4 bendungan yakni Bendungan Tapin, Tukul, Napun Gete dan Paselloreng. Sementara di bidang konektivitas/Bina Marga, tercatat sebanyak 7 ruas jalan tol, serta Jalan Akses Patimban di Jawa Barat, Jembatan Tumbang Samba di Kalimantan Tengah, dan Jembatan Gantung Palopo di Sulawesi Selatan yang telah rampung.

Selanjutnya di Bidang Cipta Karya dapat dilaporkan 15 infrastruktur yang telah rampung, diantaranya revitalisasi Kawasan Negeri Seribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, revitalisasi Pasar Banteng Pancasila Kota Mojokerto Jawa Timur dan
Pasar Kaliwungu Jawa Tengah. Terakhir di bidang perumahan tercatat sebanyak 10 Rumah Susun Ponpes/Mahasiswa dan 3 Rumah Khusus telah rampung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here