Pemerintah Lakukan Pemutakhiran DTKS Skala Besar pada 2021

0
328
Ilustrasi bantuan sosial tunai. FOTO: KEMENSOS

(Vibizmedia-Nasional) Terkait penanganan kemiskinan di Tanah Air saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa salah satu kunci terpenting ialah terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebab menurutnya, DTKS adalah sumber data dalam penanganan kemiskinan yang berisi profil lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh sebab itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipastikan masih akan berlanjut di awal 2021.

“Perlu diperhatikan betul, untuk DTKS ini pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran skala besar pada tahun 2021. Selain melibatkan semua kementerian/lembaga termasuk yang ada di bawah Kemenko PMK, pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat ikut terlibat,” terang Muhadjir yang saat ini merangkap Menteri Sosial ad interim.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Provinsi Riau tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka kemiskinan di bawah level nasional dimana jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 6,8% atau 483.390 jiwa. Sementara untuk perbaikan DTKS-nya dari 12 kabupaten/kota masih ada 5 kabupaten/kota dengan persentase masih 0%. Meskipun demikian, untuk Kabupaten Indragiri Hulu sudah memiliki capaian perbaikan DTKS mencapai 79,3%.

“Saya senang angka kemiskinan di Provinsi Riau relatif jauh di bawah rata-rata nasional. Ini patut kita apresiasi dan untuk Kabupaten Indragiri tentu ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota yang lain dalam hal pemutakhiran DTKS,” kata Muhadjir.

Muhadjir menambahkan masih terdapat banyak tantangan untuk mengatasi kemiskinan di Bumi Pertiwi. Mengingat luasnya wilayah serta beragam kondisi sosial budaya dan karakteristik di tiap-tiap daerah baik di kota maupun di desa dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Untuk itu, penting untuk tiap-tiap daerah dapat mengenali dinamika kemiskinan yang ada di wilayahnya. Termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital yang menjadi buah simalakama, khususnya bagi masyarakat yang hidup di desa ataupun pedalaman.

“Literasi digital harus kita perluas agar pemerataan ekonomi bisa menjangkau seluruh wilayah. Ke depan kita harapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi yang sejatinya sudah diberikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial ataupun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here