Kembangkan Aplikasi Sipetruk, PUPR Pastikan Rumah MBR Berkualitas

0
354
Ilustrasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah. FOTO: PUPR

(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 30 Bank Pelaksana untuk penyaluran dana KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021.

Penandatanganan yang dilakukan secara langsung dan virtual, pada Jumat, 18 Desember 2020 tersebut, pihak PUPR juga meluncurkan aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) yang diperuntukkan bagi para pengembang untuk memastikan kualitas hunian yang dibangun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan peluncuran aplikasi Sipetruk, dapat terus mendorong peningkataan pengawasan penyaluran KPR Subsidi FLPP. Sebab menurutnya, keberhasilan penyaluran FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat dari kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang.

“Pengembangan digital memang harus cepat kita lakukan, tetapi jangan hanya mengejar volume. Dengan adanya aplikasi Sipetruk ini harus lebih terjamin kualitas rumah MBR yang dibangun. Selama ada uang APBN dalam pembangunannya, maka Kementerian PUPR bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjaga kualitasnya. Pastikan subsidi sampai ke tangan yang tepat, jangan main-main dengan uang subsidi dan kualitasnya sekali lagi harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Basuki.

Dengan alokasi anggaran FLPP tahun 2021 sebesar Rp19,12 triliun untuk 157.500 unit rumah, ia berharap agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani kebutuhan rumah bagi MBR yang lebih baik.

“Pihak Bank harus memilih pengembang yang memang betul-betul serius ingin membangun rumah subsidi. Karena masih ada beberapa kasus di lapangan, dimana pelanggan yang sudah akad namun belum dibangun-bangun rumahnya, atau sudah dibangun tetapi tidak layak ditempati,” katanya.

Perlu di ketahui, 30 Bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah baik Konvensional maupun Syariah, yakni Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, BPD Syariah DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, dan BPD Jambi Syariah.

Bank pelaksana yang hadir di lokasi diantaranya 5 Bank Nasional yaitu Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BRI Syariah, serta 4 Bank Pembangunan Daerah yaitu BPD BJB, BPD NTB Syariah, BPD Sumselbabel, dan BPD Jatim Syariah. Sementara sisanya melakukan penandatanganan secara virtual dari masing-masing lokasi. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono didampingi Plt. Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto, dan Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here