Enam Dimensi Penipuan Pilpres AS; Laporan Temuan Penasihat Presiden Trump

0
720
Keep America Great (Foto: Pexels)

(Vibizmedia – International) – Kembali tentang kecurangan pemilu (rigged election) di Amerika yang sering diutarakan Presiden Donald Trump. Dari pihak mainstream media selalu menyatakan bahwa tuduhan ini tidak berdasar tanpa penjelasan lebih lanjut apa bukti dari tidak berdasarnya ini.

Sekalipun Kongres AS pada 7 Januari lalu telah mensahkan kemenangan atas Joe Biden, namun untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif dan berimbang, ada baiknya juga dicermati laporan penipuan dalam pilpres AS yang disampaikan oleh pihak atau pribadi yang kompeten dan layak dipercaya. Di antaranya yang dapat disebut adalah dari Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, yang pada pertengahan Desember 2020 lalu telah merilis laporan tiga puluh enam halaman tentang pemilu 2020.

Laporan tersebut berjudul “The Immaculate Deception: Six Key Dimensions of Election Irregularities,” (Penipuan Tak Bernoda: Enam Dimensi Kunci dari Penyimpangan Pemilu),” diikuti dengan “menilai keadilan dan integritas Pemilu Presiden 2020 dengan memeriksa enam dimensi dugaan penyimpangan pemilu di enam negara bagian yang menjadi medan pertempuran”, demikian dilansir dari Newsmax (17/12/20).

“Pola penyimpangan pemilu yang diamati begitu konsisten terjadi di enam negara bagian medan pertempuran, dimana mereka mengarahkan strategi terkoordinasi untuk, jika tidak mencuri pemilu secara langsung, secara strategis mempermainkan proses pemilu sedemikian rupa untuk ‘mengisi kotak suara’ dan secara tidak adil mengatur playing field dalam mendukung tiket bagi Biden-Harris,” kata laporan Navarro.

Enam penyimpangan pemungutan suara yang ditinjau dalam laporan terkait dengan enam negara bagian medan pertempuran: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, dan Wisconsin. Penemuan ini bertujuan untuk memperkuat anggapan Presiden Donald Trump dan tim hukumnya bahwa pemilu 3 November diwarnai oleh penipuan yang meluas (widespread fraud).

Adapun enam penyimpangan yang dituduhkan Navarro adalah:

  1. Kecurangan pemilih secara langsung (Outright voter fraud).
  2. Kesalahan penanganan surat suara (Ballot mishandling).
  3. Pelanggaran proses kontestasi (Contestable process fouls).
  4. Pelanggaran klausul perlindungan yang sama (Equal protection clause violations).
  5. Penyimpangan pada mesin pemungutan suara (Voting machine irregularities).
  6. Anomali statistik yang signifikan (Significant statistical anomalies).

Dilansir dari bongino.com (17/12/20), ringkasan dugaan utama laporan yang diambil dari ringkasan eksekutifnya adalah sebagai berikut:

  • Surat suara yang dipermasalahkan karena penyimpangan pemilihan yang teridentifikasi harusnya ‘lebih dari cukup untuk mengayunkan hasil pemilu kembali ke Presiden Trump, bahkan jika hanya sebagian kecil dari surat suara ini yang dianggap ilegal.
  • Keenam negara bagian medan pertempuran menunjukkan sebagian besar, atau semuanya, memiliki enam dimensi penyimpangan pemilu.
  • Ini adalah bentuk pencurian dengan seribu irisan pada enam dimensi dan enam negara bagian medan pertempuran, dan bukan hanya tembakan satu peluru pemilihan bermasalah.

Tabel berikut dari laporan tersebut memilah jenis penyimpangan mana yang berlaku untuk setiap negara bagian yang dianalisis. Ini juga membandingkan margin kemenangan yang dilaporkan Biden dengan jumlah potensi surat suara ilegal di setiap negara bagian.

Dilansir bongino.com, dari grafik di atas, laporan tersebut menyatakan:

  • Penyimpangan yang signifikan tampaknya terjadi di mana-mana pada enam negara bagian medan pertempuran tersebut. Hanya Arizona yang bebas dari kesalahan penanganan surat suara yang tersebar luas, sementara hanya Pennsylvania yang tidak memiliki anomali statistik yang signifikan. Sisa matriksnya penuh dengan tanda centang dan sesekali bintang.

Terkait pemilih yang sudah mati dan “hantu”, laporan tersebut menyatakan:

  • Di Pennsylvania, misalnya, analisis statistik yang dilakukan oleh tim Kampanye Trump yang mencocokkan daftar pemilih dengan berita kematian publik menemukan lebih dari 8.000 pemilih yang dikonfirmasi sudah meninggal telah memberikan surat suara. Di Georgia, perkiraan jumlah orang yang diduga meninggal yang memberikan suara hampir sama dengan jumlah margin kemenangan Biden.
  • Di sisi Ghost Voter, “Ghost Voter” adalah pemilih yang meminta dan mengirimkan surat suara dengan atas nama pemilih yang tidak lagi tinggal di alamat pemilih itu terdaftar. Di Georgia misalnya, diduga lebih dari 20.000 orang yang termasuk early votes – hampir dua kali lipat dari margin kemenangan Biden – diduga telah memberikan suara mereka setelah pindah ke luar dari negara bagian.

Di bagian laporan penyimpangan mesin pemungutan suara pemilu, laporan tersebut mencatat sejumlah lonjakan suara secara aneh, semuanya untuk Biden:

  • Setidaknya satu contoh dari peralihan suara yang besar dan tidak dapat dijelaskan serta lonjakan suara yang mendukung Joe Biden terjadi di Antrim County, Michigan – dan ini terkait dengan hardware-software combo dari mesin pemungutan suara Dominion-Smartmatic yang kontroversial tersebut. Di negara bagian kubu Republik ini, awalnya ada 6.000 suara yang salah dihitung untuk Joe Biden. Total suara yang dihasilkan bertentangan dengan pendaftaran pemilih dan pola historisnya, dan karenanya menimbulkan tanda tanya. Ketika pemeriksaan dilakukan, ditemukan bahwa 6.000 suara sebenarnya untuk Donald J. Trump. Audit forensik berikutnya dari tabulasi suara di Antrim County menemukan bahwa sistem Dominion memiliki tingkat kesalahan (error rate) yang menakjubkan sebesar 68 persen. Sebagai perbandingan, Federal Election Committee telah mensyaratkan bahwa sistem pemilu harus memiliki error rate tidak lebih dari 0,0008 persen.
  • Di Georgia, dilaporkan ada banyak “gangguan” (“glitches”) dengan mesin Dominion yang hasilnya akan berubah. Perubahan yang paling menonjol adalah lonjakan 20.000 suara untuk Biden dan penurunan 1.000 suara untuk Trump

Laporan Navarro itu juga menghantam media karena diwarnai karakteristik upaya untuk meremehkan, mengejek, atau mengabaikan bukti kecurangan pemilih dan pemilu yang meluas.

“Dalam menolak untuk menyelidiki semakin banyak keluhan yang sah, media anti-Trump dan media sosial yang disensor telah terlibat dalam menutupi publik Amerika dari kebenaran,” tulis laporan itu. “Ini adalah permainan berbahaya yang secara bersamaan merusak kredibilitas media dan stabilitas sistem politik dan Republik kita,” tegas Peter Navarro, sebagaimana dikutip dari Newsmax (17/12/20).

Senada dengan Navarro Report tersebut, ada sejumlah gugatan lainnya yang berupaya membuktikan kecurangan pada pemilu AS yang lalu. Di antaranya, dapat disebutkan petisi dari Sidney Powell, pengacara ternama pendukung Trump kepada Mahkamah Agung AS (Supreme Court) pada Desember yang lalu. Sebagai gambaran, dalam petisi Arizona kepada Mahkamah Agung AS, para pemohon menyampaikan inti klaim mereka bahwa “Pemilu 2020 telah dinodai oleh penipuan konstitusional pemilu dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya di Amerika, di mana ratusan ribu bahkan jutaan surat suara ilegal, curang, yang tidak memenuhi syarat atau murni fiktif diberikan untuk Biden. Bersama dengan itu ratusan ribu suara untuk Trump telah sengaja dihancurkan, dihilangkan atau dialihkan ke Biden. Massive frauds ini telah mengubah hasil, yakni dari kekalahan Biden menjadi kemenangan Biden,” demikian penjelasan pengacara Sidney Powell sebagaimana dilansir dari Epoch Times baru-baru ini (2/1).

(Lihat https://www.vibizmedia.com/2021/01/06/trump-ini-pemilu-curang-saya-tidak-menyerah-mengapa-pilpres-as-disebutkan-curang/ )

Yang lebih baru lagi adalah rilis dari 37 Republikan anggota Kongres AS yang disampaikan Mike Johnson, perwakilan dari negara bagian Louisiana (mikejohnson.house.gov – 6/1). Dijelaskan bahwa mereka telah mengajukan amicus brief kepada Mahkamah Agung AS (Supreme Court) atas nama 126 Anggota Kongres yang mendesak Pengadilan untuk segera menangani fakta pelanggaran pemilu pada empat negara bagian medan pertempuran (Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin).

Dalam gugatan itu diterangkan pada empat negara bagian tersebut, badan legislatif memang memberlakukan aturan dan prosedur rinci yang digunakan negara bagian tersebut untuk menentukan pemilih mereka. Namun, pada bulan-bulan menjelang pemilu 2020, aturan dan prosedur yang sudah mapan tersebut sengaja diubah oleh berbagai pejabat lain, termasuk gubernur, sekretaris negara bagian, pejabat pemilu, hakim, dan pihak swasta.

“Perampasan otoritas badan legislatif, yang telah didelegasikan oleh Konstitusi, adalah alasan utama mengapa pemilu tahun 2020 dipenuhi dengan tuduhan penipuan dan penyimpangan yang serius dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya,” demikian rilis dari Mike Johnson.

Bukti-bukti kecurangan terus berlanjut, di antaranya dari negara bagian Texas belum lama ini. Seorang wanita Texas telah ditangkap atas tuduhan kejahatan penipuan pemilu, pemungutan suara ilegal, secara tidak sah membantu orang memberikan suara melalui surat, dan secara tidak sah juga memiliki surat suara resmi, demikian pernyataan Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, demikian dilansir dari the Blaze (13/1).

“Banyak yang terus mengklaim bahwa tidak ada yang namanya kecurangan pemilu. Kami selalu tahu bahwa klaim seperti itu adalah salah dan menyesatkan, dan hari ini kami memiliki bukti tambahan yang kuat,” tegas Ken Paxton lagi.

Meskipun inagurasi kepresidenan segera dijalankan pada tanggal 20 Januari nanti, namun upaya legal terkait dengan bukti kecurangan pada pemilu tetap naik ke permukaan, memberikan warna dinamika politik di Amerika belakangan ini.

Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat Amerika terhadap Presiden Trump malah bertambah dalam jajak pendapat terakhir, bahkan setelah serbuan massa di Gedung Capitol. Rasmussen Poll menunjukkan pada 5 Januari tingkat persetujuan atas pekerjaan Presiden Trump (job approval rating) adalah 47%, dan pada 15 Januari tingkat persetujuannya meningkat menjadi 48%, dilansir dari Breitbart (15/1).

Sedangkan jajak pendapat lain menyebutkan bahwa mayoritas anggota Partai Republik tetap berpikir Trump sudah benar dalam menantang kekalahannya pada pemilu, mendukungnya, dan tidak menyalahkannya atas massa yang menyerbu Capitol. Mereka juga ingin agar Trump menjadi calon presiden dari Partai Republik pada tahun 2024. Angka mayoritasnya besar: 91%, demikian menurut pol terbaru dari Axios-Ipsos (15/1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here