Menyongsong Lompatan Ekonomi Indonesia Tahun 2021

0
168
Ilustrasi Perekonomian Indonesia. FOTO: KEMENKEU

(Vibizmedia-Kolom) Penyebaran Covid-19 terus eskalatif, kenaikan kasus masih tinggi secara global dan di Indonesia. Dinamika pandemi diwarnai berbagai kejutan seperti munculnya gelombang baru Covid-19 dan varian virus baru. Covid-19 berdampak hebat ke seluruh dunia, memicu karantina wilayah dan memakan korban jiwa. 218 negara terjangkit covid-19, lebih dari 2,3 juta kematian secara global, lebih dari 100 negara lockdown; 2,6 miliar orang terdampak, lebih dari 31 ribu kematian Indonesia. Optimisme awal tahun berubah arah, pertumbuhan ekonomi diprediksi terkontraksi tajam. Berbagai lembaga terus merevisi proyeksinya di tengah ketidakpastian tinggi akibat pandemi. Dunia merespon cepat, mengeluarkan berbagai kebijakan non-konvensional untuk penyelamatan jiwa dan ekonomi. 196 negara menggelontorkan stimulus massif dengan jumlah lebih dari USD11,7 T atau sekitar 12% PDB dunia stimulus fiskal global 2020. Tekanan terhadap ekonomi Indonesia dipandang sebagai salah satu yang paling moderat. Daya tahan ekonomi Indonesia didukung berbagai kebijakan cepat, terukur, dan extraordinary. Kontraksi ekonomi Indonesia relatif moderat, salah satu yang terkecil di antara G-20 dan ASEAN. Resiliensi ekonomi Indonesia didukung kebijakan yang cepat, terukur, dan extraordinary. Momentum pemulihan global diperkirakan berlanjut di 2021 didukung vaksinasi dan kebijakan berbagai negara yang masih ekspansif.

Indonesia Mengambil Langkah Cepat dan Terukur

Untuk menanggulangi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi, beberapa langkah telah diambil pemerintah. Pandemi COVID-19 memberikan disrupsi yang luar biasa pada berbagai aspek kehidupan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak COVID-19 luar biasa, direspon cepat dengan extraordinary policy. Penerbitan Perppu No.1/2020 dan UU No.2/2020, Fleksibiltas APBN, pelebaran defisit APBN menjadi 6,34% PDB. Perubahan APBN dan penyediaan stimulus untuk dapat mengatasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pemerintah membangun sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa. KSSK menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan, Bank Indonesia antara lain melakukan skema burden sharing, Lembaga Pengawas menjaga akuntabilitas dan memastikan good governance. Masyarakat memberi masukan dan mengawasi pelaksanaan APBN & program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Langkah extraordinary Indonesia dibarengi sikap pruden. Pelebaran defisit dan kenaikan utang Indonesia lebih kecil dibanding sebagian besar perekonomian. Kebijakan pelebaran defisit dilakukan berbagai negara untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pelebaran defisit fiskal Indonesia relatif moderat dibanding negara ASEAN dan negara-negara G20. Rasio utang publik Indonesia tetap termasuk yang paling rendah. Pertambahan utang di 2020 juga salah satu yang paling kecil di antara negara ASEAN dan G20.

Pemerintah berperan sebagai sentral pemulihan, menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif. Komponen pengeluaran lainnya menunjukkan arah perbaikan. Arah pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat di 2021 melalui APBN yang tetap countercyclical, program vaksinasi yang efektif, dan PEN yang diperkuat.

APBN Menjadi Kekuatan untuk Menahan Kontraksi yang Terjadi

APBN berhasil sebagai instrumen countercyclical mengatasi kontraksi ekonomi yang lebih dalam. APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. Tanpa intervensi APBN & PEN, kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam. Kerja keras APBN berlanjut di 2021. Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,1% PDB, realisasi belanja negara Rp2.589,9 triliun, termasuk realisasi PEN Rp579,8 triliun, negara hadir mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam akibat pandemi di 2020. Pada 2021, APBN dan kebijakan fiskal melanjutkan perannya sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi Pendapatan Negara tahun 2020 sebesar Rp1.633,6 T terkontraksi 16,7% terutama dipengaruhi terkontraksinya perekonomian, belum pulihnya sektor riil dan pemberian insentif fiskal untuk pemulihan ekonomi; Belanja masih tumbuh 12,2% dari realisasi 2019 untuk countercyclical dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi; Secara umum realisasi program penanganan Covid-19 dan PEN cukup optimal mencapai Rp579,8 T (83,4% dari pagu Rp 695,2T), dan dapat menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta mencegah pemburukan yang semakin dalam bagi UMKM dan dunia usaha; defisit dapat dikendalikan 6,09% PDB; Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp234,7 T yang didalamnya termasuk Rp66,75 T untuk dukungan dunia usaha melalui perbankan, serta Rp50,9 T akan di carry over untuk penanganan kesehatan dan PEN lainnya di tahun 2021.

Perkembangan Positif dan Optimisme pada Tahun 2020

Pertumbuhan investasi belum kembali ke level sebelum pandemi, akibat tendensi efisiensi dan wait and see pelaku usaha untuk ekspansi. Korporasi memiliki akumulasi kas yang besar. Sehingga penggunaan fasilitas pembiayaan komersial melalui perbankan masih relatif minimal (Pertumbuhan Kredit 2020: 2,41%) Namun, indikator aktivitas investasi menunjukkan perbaikan dalam beberapa bulan terakhir 2020. Belanja modal pemerintah tumbuh positif (6,2%, yoy).

Kegiatan ekspor dan impor telah menunjukan peningkatan secara bertahap. Aktivitas impor (barang modal dan bahan baku) yang meningkat menunjukan geliat manufaktur, seiring peningkatan PMI Indonesia. Kondisi ini turut mendorong ekspor. Peningkatan produksi untuk ekspor juga merespon permintaan pasar global.

Sebagian sektor berdaya tahan (resilient) tumbuh positif di masa pandemi. Sebagian besar sektor strategis yang menghadapi tekanan telah menunjukan arah pemulihan. Kontraksi industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan semakin moderat. Pemerintah hadir dalam memberikan bantalan bagi dunia usaha.

Pemerintah membelanjakan Rp112,44 T untuk mendukung keberlangsungan UMKM melalui subsidi bunga, penyaluran kredit melalui penempatan dana, Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), pembebasan PPh Final dan pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB). 37 juta UMKM menerima setidaknya satu bantuan pemerintah. Debitur yang menerima subsidi bunga dan restrukturisasi utang mendapat manfaat kelonggaran cashflow dan mengurangi risiko NPL. Survei-survei yang dilakukan LPEM-LD FEBUI, BRI Institute, LIPI dan ITB menunjukan bahwa UMKM dapat bertahan berkat bantuan pemerintah. Sebagian besar penerima manfaat menggunakan dana PEN untuk modal kerja (membeli bahan baku).

Faktor Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021

Faktor-faktor untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2021 ada bebera hal seperti: Penularan Covid-19 masih eskalatif di global dan domestik. Langkah penanganan Covid-19 terus diintensifkan. Program Vaksinasi mulai berjalan. Vaksinasi menjadi faktor positif menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk beraktivitas ekonomi dan meningkatnya konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. APBN 2021 ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif dan penguatan Program PEN. Implementasi Reformasi Struktural, aturan turunan UU Ciptaker, dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) telah siap. Ini berpotensi mendorong peningkatan ease of doing business, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi di 2021. Pemulihan ekonomi berlanjut di 2021, diproyeksi tumbuh 4,5-5,3% (dengan poin estimasi 5%). Kebijakan Fiskal dan APBN digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan.

Sumber: Kemenkeu

Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, kembali melanjutkan strategi sebelumnya dan ditambahkan terobosan yang baru dan berbeda dengan tahun 2020 adalah pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau Investment Authority (INA). Pembentukan INA dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Indonesia memerlukan terobosan dalam mengundang investasi asing atau FDI (Foreign Direct Investment). Alasan pertama adalah kebutuhan pembiayaan ke depan yang masih tinggi sekali. Dengan visi Indonesia Maju 2045, menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia, diperlukan investasi yang besar. Investasi menjadi salah satu faktor pengungkit untuk kemajuan Indonesia. Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia tetap besar, arus masuknya modal ke Indonesia diperkirakan akan menopang pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Proyek-proyek pembangunan Indonesia dengan adanya investasi akan tetap berlangsung dan menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan bangsa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here