Reformasi Struktural untuk Daya Saing & Investasi

0
284
Ilustrasi kemudahan perijinan investasi. FOTO: BKPM

(Vibizmedia-Kolom) Pandemi meningkatkan urgensi untuk melanjutkan reformasi, guna memperkuat fondasi untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang dan mencapai tujuan pembangunan. Indonesia terus melakukan reformasi dan hal ini sudah berlangsung sejak tahun 1998. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan besar bagi perekonomian. Tapi Indonesia selalu belajar dari setiap krisis dan meneruskan reformasi. Reformasi pasca krisis ekonomi asia 1998 malakukan beberapa hal penting seperti reformasi tatanan politik yang lebih demokratis dan otonomi daerah, Tata Kelola Perbankan (UU BI), Tata Kelola Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Reformasi pasca krisis keuangan global tahun 2009 dilakukan perbaikan tata kelola sektor keuangan, termasuk melalui pembentukan OJK dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Lima Arahan Strategis Presiden

Dalam pengukuhannya sebagai Presiden periode 2019-2024, Jokowi menyampaikan lima arahan strategisnya untuk lima tahun ke depan. Berikut ini bagaimana cuplikan pidato presiden tentang lima arahan tersebut:

Yang pertama, pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita. Itu pun, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sakali lagi saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Reformasi Pasca Covid-19

Mengikuti arahan strategis presiden ini maka Reformasi pasca Covid-19, mutlak diperlukan untuk mengembalikan potensi ekonomi dari sisi supply: kualitas SDM, infrastruktur dan reformasi birokrasi/regulasi. Secara keseluruhan Depkeu sudah memetakan bagaimana pelaksanaan reformasi pasca Covid-19 untuk membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju. Pembangunan Infrastruktur harus berlanjut, dan Pembangunan Kualitas SDM (Perlinsos, Kesehatan dan Pendidikan) diperkuat untuk meningkatkan produktivitas.

Sumber: Kemenkeu

UU Cipta Kerja

Reformasi fundamental telah dimulai dengan UU Cipta Kerja, UU Cipta Kerja yang menyederhanakan 79 UU menjadi satu undang-undang memiliki dampak yang signifikan dalam iklim investasi Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan investor dalam menempatkan dana dalam sebuah negara atau daerah. Investor paling tidak membutuhkan akses dalam pengadaan bahan baku, akses kepada pasar Indonesia, kepastian hukum, dan infrastruktur pendukung untuk jalannya sebuah investasi. UU Cipta kerja memiliki amanat penting yang bisa meningkatkan daya saing Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang aman bagi investor. Melalui UU Cipta Kerja Indonesia melakukan penghapusan retribusi izin gangguan. Penyederhanaan perizinan berusaha salah satunya berupa penghapusan izin gangguan. Retribusi izin gangguan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tidak diberlakukan lagi. Pemerintah melakukan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi yang berlaku secara nasional. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP (Ps. 114 angka 4 UU CK). Kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha. Insentif fiskal berupa Pajak Daerah yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, diubah menjadi ditetapkan dengan Perkada. Menkeu dan Mendagri melakukan evaluasi Raperda dan pengawasan Perda. Evaluasi dan pengawasan dilakukan melalui pengujian Raperda dan Perda dengan kepentingan umum, peraturan per-UU-an yang lebih tinggi, serta kebijakan fiskal nasional. Raperda dan Perda yang tidak sesuai harus diperbaiki oleh Kepala Daerah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP (Ps. 114 angka 8 UU CK). Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP (Pasal 176 angka 6 UU CK). Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP (Pasal 176 angka 6 UU CK). Pengenaan sanksi untuk peningkatan kepatuhan berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP (Ps. 114 angka 8 UU CK).

Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Sementara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur dilakukan, sekarang pemerintah juga sudah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Lembaga Pengelola Investasi. Investasi yang dimaksud disini adalah investasi Pemerintah Pusat yang berisi tentang pengelolaan aset berupa uang atau barang milik atau untuk kepentingan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat ekonomi, dan manfaat lainnya. Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui geneis) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah sendiri akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp50 triliun untuk INA.

Sumber: LPEM FEUI

Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) didirikan tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. LPEM FEUI pernah menghitung bahwa setiap ada tambahan investasi sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.3%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.3% akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 0.16%, dan itu setara dengan 75.000 tenaga kerja baru. Dalam nilai mata uang bila ada investasi sebesar 2 milyar USD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.38% year of year, dan memberikan kontribusi sebesar 0.11% year of year pada pertumbuhan ekonomi, yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 22.000 orang.

Reformasi fundamental ini akan tercermin pada kemudahan berusaha dan meningkatnya daya saing. Tercermin dalam aspek kualitas sumber daya manusia melalui semua upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlinsos yang efektif untuk mendorong kualitas SDM. Aspek pembangunan infrastruktur adalah aspek penting dalam meningkatkan daya saing. Pemerintah akan terus melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur digital dan efisiensi logistik serta konektivitas. Kekuatan ini dilengkapi dengan Reformasi Fiskal yang akan mencakup pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja (spending better) & pembiayaan inovatif. Dengan didukung peningkatan foreign direct investment melalui Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) maka mesin akselerasi pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia maju akan bergerak cepat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here