(Vibizmedia – Economy & Business) Pemerintah meresmikan Batam Logistic Ecosystem (BLE) di Batam pada Kamis (18/03/2021). Hadir dalam peresmian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, ikut meresmikan Batam Logistic Ecosystem (BLE) bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Perdagangan, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Gubernur Kepulauan Riau.
Peresmian BLE yang dilakukan di Balairungsari Badan Pengusahaan Batam merupakan wujud kolaborasi dan sinergi antara Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah dan private sector dalam membangun suatu ekosistem logistik yang lebih baik.
Menkeu memaparkan empat alasan pemilihan Batam sebagai daerah percontohan untuk platform ekosistem logistik.
Pertama, untuk meningkatkan daya saing Batam. Kinerja ekonomi Batam sejak tahun 2015, pertumbuhan ekonominya berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, padahal potensi ekonomi Batam sangat besar. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk membangun Batam menjadi destinasi investasi yang baik.
Kedua, untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Dengan adanya BLE, diharapkan ketika ekonomi pulih, pelayanan kegiatan ekspor impor di Batam menjadi jauh lebih baik.
Ketiga, perbaikan lingkungan bisnis dan cipta kerja.
Keempat, menciptakan koordinasi. BLE yang merupakan platform bagi seluruh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah serta dunia usaha akan memudahkan koordinasi antar pihak terkait menjadi jauh lebih mudah, transparan, dan memberi kepastian.
BLE sendiri merupakan bagian dari NLE (National Logistics Ecosystem). BLE yang berusaha menghubungkan sektor supply dan demand merupakan salah satu perwujudan upaya peningkatan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang tidak hanya berfokus pada kolaborasi sistem antar pemerintahan (B2G2G), tetapi juga antar pemerintahan dan bisnis, serta antar bisnis (G2B2B).
Beberapa layanan yang sudah dapat dimanfaatkan di dalam BLE saat ini adalah layanan pemesanan kapal, layanan pemesanan trucking sampai dengan proses pembayarannya. Pelayanan ini tentu akan tumbuh dan berkembang kedepanya dengan menambah layanan-layanan baru seperti warehouse, depo, dan lainnya.
Tidak berhenti di penataan logistik, kolaborasi juga dilakukan dalam upaya untuk menertibkan penyelundupan di Selat Malaka, Pesisir Timur, dan Batam. Penertiban ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta seluruh Aparat Penegak Hukum terkait di wilayah yang rawan penyelundupan karena berdekatan dengan negara tetangga.
“Saya tentu berharap bahwa seluruh aparat penegak hukum, KPK dan di bawah seluruh kewenangan atau koordinasi Pak Mahfud untuk bisa ikut bersama-sama memahami keseluruhan ekosistem sehingga kita tidak merancukan antara yang legal dan ilegal yang kemudian menyebabkan yang legal jadi tidak mudah sementara yang ilegal malah tidak bisa kita tangani,” terang Menkeu.
Emy T/Journalist/Vibizmedia
Editor: Emy Trimahanani
Foto: Kemenkeu
