Opsi Pendanaan Melalui Sovereign Wealth Fund

0
277
Pertemuan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dengan Penasehat Perdana Menteri Jepang IZUMI Hiroto di Kantor Perdana Menteri Jepang guna meraih dukungan atas pembentukan Sovereign Wealth Fund. FOTO: KEMENLU

(Vibizmedia-Kolom) Sovereign Wealth Fund adalah pendanaan dengan equity dan bukan hutang, sifat equity juga bukan jangka pendek namun jangka panjang. Bukan investasi yang portfolio, tetapi kepada foreign direct investment, struktur atau platform seperti ini memerlukan persiapan, dengan dasar hukum undang-undang cipta kerja yang berlaku sejak November 2020, juga ada peraturan pemerintah No 73 dan 74 tahun 2020. Sovereign Wealth Fund ini dikenal dengan Indonesia Investment Authority (INA). Bentuk INA ini berbeda dengan Sovereign Wealth Fund negara lain. Indonesia sebenarnya masih menjadi tujuan investasi yang utama, namun kebanyakan investor tidak mengetahui harus bermitra dengan siapa dan juga dibutuhkan mitra yang memiliki kualitas atau memiliki landasan hukum yang kuat. Karena itu memang diperlukan sebuah entitas atau dalam dunia investasi dikenal dengan Sovereign Wealth Fund menjadi mitra bagi investor asing dan domestik di Indonesia.

Indonesia memerlukan terobosan dalam mengundang investasi asing atau FDI (Foreign Direct Investment). Alasan pertama adalah kebutuhan pembiayaan ke depan yang masih tinggi sekali. Dengan visi Indonesia Maju 2045, menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia, diperlukan investasi yang besar. Terutama dalam lima tahun terakhir pemerintahan Jokowi fokus ke infrastruktur dan juga lima tahun ke depan masih akan fokus ke infrastruktur, sehingga terjadi kesenjangan antara kapasitas pembiayaan dan kebutuhan pembangunan yang besar. Namun tingkat FDI Indonesia, sejak tahun 2016 mengalami stagnasi hingga sekarang, secara incremental tidak terjadi pertumbuhan FDI. Di sisi lain yang mungkin banyak dipilih adalah pembiayaan dengan berhutang, namun rasio hutang terhadap PDB Indonesia sudah di atas 30%. Pembiayaan pembangunan bila mau dilakukan melalui BUMN, sudah tidak dapat dilakukan, karena debt equity ratio kebanyakan BUMN sudah melebihi batas wajar. Misalnya BUMN seperti Adhi Karya memiliki debt equity ratio mencapai 5,76 kali. Waskita mendekati 4 kali. Padahal batas maksimum debt equity ratio adalah 3-4 kali.

Indonesia Investment Authority (INA) didirikan tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. LPEM FEUI pernah menghitung bahwa setiap ada tambahan investasi sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.3%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.3% akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 0.16%, dan itu setara dengan 75.000 tenaga kerja baru. Dalam nilai mata uang bila ada investasi sebesar 2 milyar USD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.38% year of year, dan memberikan kontribusi sebesar 0.11% year of year pada pertumbuhan ekonomi, yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 22.000 orang.

Bentuk-Bentuk Sovereign Wealth Fund

Beberapa negara di dunia menggunakan Sovereign Wealth Fund untuk menggerakkan ekonominya, mereka sudah memilikinya sebelum Indonesia. Temasek Holding telah berdiri sejak tahun 1974 yang menopang ekonomi Singapura. Malaysia memiliki Khazanah Nasional Berhad tahun 1993. Brunei Darusalam sudah mendirikan Brunei Investment Agency sejak tahun 1983. Tidak ketinggalan Timor Leste pada tahun 2005 juga membangun SWF dengan nama Timor Leste Petroleum Fund. Norgas Bank Investment Management, SWF milik Norwegia, India juga membentuk NIIF. Abu Dhabi Investment Authority juga menjadi SWF milik pemerintah Abu Dhabi. Tentunya masih banyak bentuk SWF lainnya di seluruh dunia. SWF memiliki sumber dana yang berbeda-beda di setiap negara, ada yang berasal dari Oil and Gas, Non commodity, Minerals, Diamonds, dan lain-lain.

SWF Beberapa Negara Di Dunia

Sumber: Wikipedia

Berdasarkan tujuan dibentuknya, secara garis besar Sovereign Wealth Fund dibentuk dengan dua tujuan, pertama mengelola investasi dari kelebihan dana pemerintah, dan juga mengundang masuknya Foreign Direct Investment. Contohnya seperti SWF kepunyaan Norwegia, dengan aset sebesar 1.109 Miliar dolar Amerika, Norgas Bank Investment Management dibentuk dengan tujuan Financial Return, Wealth Creation untuk generasi yang akan datang dan jika dibutuhkan untuk mendukung APBN pemerintah. Singapura juga memiliki tujuan yang sama, dengan Temasek dan GIC fokus kepada investasi jangka panjang, juga untuk Financial Return dengan investasi ke negara-negara di luar Singapura. Temasek memiliki banyak asset di Indonesia melalui pembelian saham, obligasi yang menguntungkan. Berbeda dengan Norwegia dan Temasek, negara seperti India memiliki tujuan untuk Financial Return namun juga mendorong perkembangan infrastruktur jangka panjang. NIIF sebaga SWF India mengandeng investor untuk mencapai tujuan ini. NIIF berfungsi untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) dalam kerjasama co investment.

Bentuk SWF yang diambil oleh Indonesia lebih mirip dengan NIIF yang didirikan tidak hanya dengan tujuan untuk Financial Return namun dengan tujuan mengumpulkan Foreign Direct Investment (FDI) untuk membiayai kebutuhan pembangunan di negaranya. Pola SWF yang dibentuk seperti NIIF mirip dengan tujuan mengapa Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) didirikan.

Keberhasilan INA diukur dari seberapa besarnya dana yang akan masuk dari Mitra Investasi yang masuk, pada berbagai proyek infrastruktur yang akan membentuk dana kelolaan bersama yang bisa di reinvestasikan pada BUMN yang sama, sehingga bentuknya bukanlah hutang melainkan sebagai penyertaan modal dalam proyek yang dijalankan. Proses ini akan berlangsung hingga pada akhirnya proyek yang tersebut dapat diselesaikan dan tetap menghasilkan pendapatan dengan opsi pembelian kembali sehingga tetap menjadi milik perusahaan Indonesia sepenuhnya. Selain itu pertambahan dana karena keuntungan usaha akan menjadi modal yang bisa diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek lain. Proses ini membuat INA semakin besar dan akan menjadi sumber untuk pendanaan pembangunan Indonesia di luar APBN. Dengan proses ini tentunya akan memperbesar investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan.

Sepuluh Bab Nomor 74 Tahun 2020

Sumber: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Keberhasilan dari Indonesia Investment Authority (INA) ditentukan dengan bagaimana manajemen yang disiapkan dan akan melaksanakan mandate yang besar ini. Bagian terbesar dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 adalah bagaimana mengatur tata kelolanya. Indonesia Investment Authority (INA) akan berada di bawah pimpinan Presiden Jokowi langsung. Dengan Dewan Pengawas terdiri dari Menkeu dan Menteri BUMN beserta tiga orang professional yaitu : Ketua merangkap anggota: Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Anggota: Erick Thohir (Menteri BUMN), Yozua Makes, Darwin C Noerhadi dan Haryanto Sahari. Dewan Pengawas akan mengawasi Dewan Direksi yang seluruhnya terdiri dari professional beserta Advisory Board yang berasal dari swasta yaitu Direktur Utama: Ridha Wirakusumah. Ridha merupakan Direktur Utama PT Permata Bank Tbk yang dianggap berpengalaman di bidang jasa keuangan dan investasi. Wakil Direktur Utama: Arief Budiman. Tercatat, Arief sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur keuangan di PT Pertamina (Persero). Direktur Risiko: Marita Alisjahbana. Ia adalah Country Risk Manager Citibank Indonesia. Direktur Keuangan: Eddy Porwanto. Ia eks direktur keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Direktur Investasi: Stefanus Ade Hadiwidjaja. Ia merupakan Managing Director of Creador. Pola manajemen akan dilakukan seperti swasta dengan tanggung jawab kepada Presiden karena kepentingannya yang besar. Diharapkan dengan demikian INA akan mencapai tujuan strategisnya hingga mencapai kepentingan besar Indonesia Maju 2045.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here