Kanwil Kemenkumham Kalsel Kembali Adakan Diseminasi HAM, di Kabupaten Tanah Laut

0
202

(Vibizmedia – Nasional) Pelaihari, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) kembali selenggarakan kegiatan Diseminasi HAM dalam rangka Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM yang kali mini dilaksanakan pada hari Kamis, (08/04/2021) bertempat di Rumah Tahanan Kelas IIB Pelaihari. Kegiatan ini merupakan rangkaian target kinerja Kantor Wilayah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM dengan menjadikan pelayanan prima sebagai tujuan utama.

Hadir langsung dalam kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, didampingi Kepala Bidang HAM, Rosita Amperawati dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Sri Yunita. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Kepala Rutan Pelaihari, Budi Suharto beserta jajaran pegawai Rutan serta panitia dari jajaran UPT Pemasyarakatan.

Kegiatan diawali dengan pembacaan laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Sri Yunita yang menyampaikan bahwa pelayanan publik di UPT harus berlandaskan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia dengan berpedoman pada prinsip pemenuhan Hak Asasi Manusia. Disampaikan Sri Yunita, pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan dimana UPT ditunjuk menjadi penyedia layanan langsung kepada masyarakat.

Melalui sambutannya Kakanwil Kalsel, Tejo Harwanto juga menambahkan bahwa pemberian pelayanan prima kepada masyarakat merupakan salah satu perwujudan kewajiban bagi aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat yang memiliki nilai yang diatur dalam norma hukum dan menjunjung HAM harus selalu menjadi landasan dasar bagi setiap insititusi yang melakukan pelayanan publik di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.

Terwujudnya UPT Pemasyarakatn dan Imigrasi berbasis HAM tidak lepas dari komitmen bersama seluruh jajaran baik Kantor Wilayah maupun UPT untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK / WBBM dengan salah satu indikator yakni peningkatan layanan prima kepada masyarakat dan megedepankan pemenuhan HAM dalam pelayanan yang diberikan. яндекс (Kontributor: Div Yankumham, ed : Pendi/ES).

Sumber : Humas Kemenkumham RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here