Mitigasi Bencana, Langkah Pemerintah Selamatkan Warga

0
137
Salah satu lokasi terdampak bencana yang disebabkan oleh Siklon Tropis Seroja di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Kolom) Bisa dikatakan setiap penghujung dan awal tahun selalu ada bencana, terutama yang berkaitan dengan curah hujan yang tinggi. Siapa pun tak ada yang menginginkan adanya bencana. Entah itu banjir, longsor, banjir bandang, puting beliung, tsunami juga kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Belum lagi, posisi Indonesia berada pada cincin api pasifik, daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi, di cekungan Samudra Pasifik.

Dalam Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 pada Maret lalu, Presiden Jokowi ungkapkan bahwa Indonesia masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun ini, terhitung dari 1 Januari sampai dengan hari ini, 11 April 2021 terdapat 1.089 bencana terdiri dari 17 Gempa Bumi, 90 Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), 1 Kekeringan, 468 Banjir, 210 Tanah Longsor, 288 Puting Beliung, dan 15 Gelombang Pasang dan Abrasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimana bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor yang mendominasi. Bencana alam itu sendiri mengakibatkan 4.508.605 jiwa mengungsi, 456 meninggal dunia, 60 hilang serta 12.708 jiwa luka-luka.

DOK: BNPB

Berkaca dari bencana banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disebabkan Siklon Tropis Seroja, mitigasi bencana adalah sebuah keharusan dan sangat penting.

Pemerintah perlu menggunakan pendekatan kedaruratan dan kebencanaan agar warga tahu apa yang harus dilakukan, karena tidak semua warga terbiasa menghadapi bencana dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyampaikan kepada masyarakat umum.

Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebut mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Untuk itu, peran pemerintah pusat dan daerah harus hadir dalam mengantisipasi bencana-bencana yang akan terjadi, bukan hanya hadir saat bencana sudah terjadi dan menelan korban. Salah satunya melalui perkembangan teknologi, seperti himbauan yang dilakukan oleh BMKG melalui prakiraan cuaca, bencana bisa diprediksi, meski keakuratannya tak seratus persen, tapi setidaknya dapat diminimalisasi dengan adanya waktu persiapan. Tapi permasalahannya, daerah dan masyarakat tidak siap atau waspada terhadap bencana.

Pemerintah sendiri sudah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044, untuk jangka waktu 25 tahun yang terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 5 tahunan yang berisi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; pemahaman tentang kerentanan masyarakat; analisis kemungkinan dampak bencana; pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Tentu dalam rencana jangka panjang tersebut, yang terpenting adalah pelaksanaannya. Sebagai contoh, pemerintah harus menetapkan standar bangunan tahan gempa pada fasilitas umum dan fasilitas sosial, audit ketahanan bangunan agar sesuai dengan standar juga menjadi poin penting. Perlunya normalisasi dan naturalisasi sungai, serta tanggul sungai, bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa khususnya didaerah rawan bencana, relokasi pemukiman warga dari bencana gunung berapi maupun daerah longsor serta penanaman pohon sebagai upaya mitigasi bencana didaerah pantai maupun tebing.

Kebijakan yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat pun diperlukan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat perlu di edukasi dan diberikan literasi kebencanaan, dimulai dari keluarga. Selain itu, juga melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, agar warga semakin siap menghadapi bencana, seperti yang dilakukan oleh Jepang, Taiwan dan Eropa.

Untuk penanganan bencana tahun ini, pemerintah anggarkan Rp11,5 triliun, terdiri dari alokasi dana di Kementerian/Lembaga dan non K/L melalui dana cadangan bencana sebesar Rp3,5 triliun dan dana bersama penanggulangan bencana atau pooling fund bencana (PFB) sebesar Rp8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk memitigasi terjadinya bencana melalui pembangunan bendungan, menanam kembali hutan yang gundul, serta realokasi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Sedangkan, melalui skema PFB dari instrumen komplementer APBN atau APBD diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana, dimana pemerintah mempunyai standby loan yang bisa dicairkan kapan pun.

Selain itu, penguatan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan menjadikan BNPB menjadi lembaga setingkat Kementerian (usul dari DPR), agar kedepannya dapat menentukan status darurat sehingga mempermudah akses dan mempercepat layanan untuk rakyat. Dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina serta perizinan. Juga kemudahan akses pengadaan barang/jasa, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan sektor atau lembaga.

BPBD juga harus di isi dengan orang-orang yang menguasai penanganan bencana, sehingga dapat memberikan pelatihan atau pengkaderan daerah melalui kurikulum bencana hingga ke daerah-daerah terpencil dan rawan bencana. Sampai dengan saat ini, belum semua BPBD memiliki SOP Mitigasi Bencana, hal tersebut mengakibatkan penanganan bencana menjadi lamban.

Berpacu dengan waktu untuk melakukan perbaikan hidup lewat penguasaan teknologi dan ekonomi, kearifan lokal atau local wisdom menjadi salah satu bagian dari sistem informasi peringatan dini potensi bencana yang harus tetap dirawat dan ditingkatkan di tiap-tiap daerah. Upaya mitigasi bencana dan implementasi dari sistem peringatan dini tidak bisa hanya dengan mengandalkan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibangun dengan teknologi modern. Sistem informasi peringatan dini menggunakan kearifan lokal tersebut juga diyakini dapat mendorong masyarakat menjadi mandiri. Sebagai contoh, Di Aceh dan beberapa wilayah lain di Indonesia ketika masyarakat merasakan goyangan gempabumi saat berada di pantai sampai 10-20 hitungan, mereka terus saja lari ke tempat yang lebih tinggi. Tidak perlu lagi menunggu sirine dari BPBD. Perlu adanya pemahaman masyarakat, kearifan yang kemudian menjadi suatu budaya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here