Raperda Kabupaten Kulon Progo Tentang Perlindungan, Pemberian lnsentif dan Kemudahan Penanaman Modal Dikaji Ulang

0
76

(Vibizmedia – Nasional) Yogyakarta_ Sebagai dampak dari adanya pandemi Covid_19 di Indonesia Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Kabupaten Kulon Progo tentang Perlindungan,Pemberian lnsentif dan Kemudahan  Penanaman  Modal Dikaji Ulang karena unsur pendampingan dari Perancang Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham) DIY belum dilibatkan.
Demikian disampaikan Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten dan Kota, Setda DIY pada rapat Fasilitasi     Raperda     Kabupaten     Kulon     Progo     tentang Perlindungan,  Pemberian lnsentif dan Kemudahan  Penanaman  Modal, selasa (13/04/21) Ruang Rapat Lt. 3 Biro Hukum Setda DIY.

“Raperda ini sudah dibahas beberapa kali sebelumnya namun mengingat terjadinya pandemi Covid 19 dalam beberapa agenda belum bisa melibatkan Kanwil Kemenkumham. Maksud dari rapat ini untuk mendapatkan masukan dari instansi terkait terhadap substansi atau materi muatan Raperda dimaksud karena masih terdapat materi yang belum sesuai sesuai dengan Peraturan  Perundang-undangan sebelum dilakukan Rapat Paripurna oleh Pansus DPRD.” jelasnya. Saat pembahasan perpasal, tim perancang kanwil menyampaikan Konsideran mengingat disesuaikan dengan UU 12/2011 hanya peraturan yang memerintahkan saja yang dipakai sehingga peraturan yang terkait dihapus yaitu Butir 5, 7 dan 8 agar dihapus.

Penormaan Usaha Menengah terkait pemberian insentif dalam batang tubuh pasal 21 dan 23 dihapus namun dalam penjelasan pasal 23 ayat (2) huruf a masaih belum dihapus, pencantuman kebudayaan; pariwisata; pendidikan; ekonomi kreatif; pangan; infrastruktur;energi; dan industri; dalam pasal 23 ayat 1 merupakan muatan lokal terkait Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Hal ini juga telah disesuaikan dengan Perda Propinsi DIY, Pencantuman kebudayaan; pariwisata; pendidikan; ekonomi kreatif; pangan; infrastruktur;energi; dan industri; dalam pasal 23 ayat 1  dijabarkan lebih lanjut dan diperjelas dalam norma kaitannya dengan skala prioritas setiap sector yang akan diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 perda DIY nomor 7 tahun 2020. Dalam Pasal 24 huruf b angka 5 perlu dikaji kembali pencantuman advokasi. Dan disarankan untuk diberikan penjelasan pasal. Terkait pencantuman kawasan strategis dalam Pasal 24 agar diberikan penjelasan kaitannya dngan kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah dengan memperhatikan UU cipta kerja dan turunannya yaitu PP 42/2021). Terkait Materi dalam Perbup agar ditambahkan kaitannya dengan kriteria penanaman modal baru dan penanaman modal lama serta kriteria pemohon yang diberikan insentif dan kemudahan paling banyak 2 (dua) kali,.selain pajak dan retribusi karena dalam draf sebelumnya sempat ada namun sudah dihapuskan. Dalam pasal 31 agar dikaji kembali kaitannya dengan kerjasama regional dengan memperhatikan TUSI OPD teknis yang membidangi. Terkait pasal 21 Agar ditinjau kembali kaitannya dengan ayat (3) dan ayat (4), kaitannya dengan kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan apa?. Sementara pada ayat (4) mencantumkan penanaman modal. Hal ini tidak sinkron dengan ayat lainnya yang mengatur rtentang penanaman modal dan tidak sinkron dengan apa yang diatur dengan ketentuan dalam Pasal 10 PP 24/2019. Rapat ditutup oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota, Setda DIY dan untuk ditindaklanjuti oleh OPD terkait apa saja yang menjadi masukan dan pertanyaan dalam rapat ini sebelum dilakukan Rapat Paripurna DPR.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham DIY – Yogya Pasti Istimewa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here