Gelar Opini, Kanwil Kemenkumham NTT Dorong Masyarakat dan Pemda Daftarkan Kekayaan Intelektual

0
165

(Vibizmedia – Nasional) Kupang – Kendati turut terdampak badai siklon tropis Seroja, namun tak menyurutkan semangat Kanwil Kemenkumham NTT untuk menggelar Obrolan Peneliti (OPini) di aula kantor setempat, Rabu (14/04/2021). Bekerjasama dengan Balitbang Kemenkumham, OPini bertajuk “Ekspektasi Pemangku Kepentingan dalam Rezim Kekayaan Intelektual yang Responsif” juga berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom dan live streaming youtube. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone.

Dalam laporannya, Marciana menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kepala Balitbang Kemenkumham yang memberikan ruang bagi Kanwil Kemenkumham NTT untuk menyelenggarakan OPini. Tema yang diangkat pun sangat menarik, mengingat Provinsi NTT kaya akan kekayaan intelektual baik kekayaan intelektual komunal maupun kekayaan intelektual personal.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami dalam sambutannya mengatakan, penelitian menemukan adanya gap di dalam promosi dan fasilitasi kreasi serta perlindungan dan manajemen kekayaan intelektual. Kesenjangan antara ekspektasi pemangku kepentingan dengan tujuan pelaksanaan Undang-undang tentang kekayaan intelektual dapat dipersempit dengan membuat jaringan dan tata kelola yang sistemik dan gradual. Dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mulai dari tingkat pusat hingga daerah secara detail. Harapannya, pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual juga akan menjadi semakin komprehensif.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tiga orang narasumber yang dipandu Kepala Program TVRI Stasiun NTT, Ina Djara selaku moderator. Narasumber pertama, JFT Peneliti Muda Balitbangkumham, Harison Citrawan mengatakan, hasil penelitian menemukan adanya gap antara rezim kekayaan intelektual dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Sedikitnya ada tiga gap menyangkut informasi, kolaborasi dan koordinasi, serta penegakan hukum. Dari sisi informasi khususnya, harus tersebar merata di tingkat masyarakat, aparatur pemerintahan, hingga perguruan tinggi. Itupun tidak hanya soal pemahaman tentang kekayaan intelektual, tapi juga informasi mengenai potensi kekayaan intelektual tersebut.

Narasumber kedua, Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Disperindag NTT, Bernard Haning mengatakan, hak kekayaan intelektual yang didalamnya meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri sejatinya merupakan suatu nilai tambah. Utamanya bagi sebuah produk agar bisa bersaing dengan produk lainnya. Oleh karena itu, para pelaku usaha dan industri di NTT terus didorong agar mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya.

Narasumber ketiga, Kepala Pusat Studi HAM, HaKI, Kependudukan, Gender dan Anak LP2M Universitas Nusa Cendana, Simplexius Asa mengatakan, stakeholder terkait mesti bekerjasama dan berkolaborasi dalam mendorong pendaftaran hak kekayaan intelektual di NTT. Mengingat saat ini, NTT memiliki begitu banyak kekayaan intelektual. Namun jumlah yang didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum masih belum seimbang. Edukasi berbasis sensitisasi dan sosialisasi harus terus menerus dilakukan agar masyarakat mau berbondong-bondong mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

Usai pemaparan materi, acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung hangat serta mendapat respon positif dari para peserta yang terdiri dari
Masyarakat, Dosen, Aparatur Sipil Negara, Anggota PKK dan Dekranasda Provinsi NTT serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang cukup antusias bertanya mengenai beragam pertanyaan terkait kekayaan intelektual.

Diantaranya menyangkut legitimasi hukum atas kekayaan intelektual di NTT terutama tenun ikat, kendala-kendala yang dihadapi, prosedur pendaftaran kekayaan intelektual, langkah tepat untuk melindungi motif tenun NTT dari penjiplakan, serta bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat oleh Pemda dan Kanwil terkait produk-produk indikasi geografis yang terdaftar.

Sebelum mengakhiri acara, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone menyampaikan beberapa catatan sekaligus masukan. Menurutnya, kendala yang dihadapi di NTT dalam mendorong pencatatan kekayaan intelektual adalah masih minimnya pemahaman terkait kekayaan intelektual baik oleh pemerintah daerah serta masyarakat sendiri

Selain itu masih sulitnya kustodian yang berasal dari masyarakat adat juga merupakan salah satu kendala yang di hadapi Kanwil NTT dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual komunal.

“Provinsi NTT merupakan provinsi yang kaya akan potensi kekayaan intelektual baik personal maupun komunal, namun hal ini belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah, padahal dengan perlindungan KI dapat memberikan dampak langsung yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta meningkatkan PAD,” ujar Marciana.

Pihaknya mengapresiasi lima pemerintah daerah dan DPRD kabupaten di NTT yang telah menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan penyelenggaraan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) diantaranya kabupaten Ngada, Nagekeo, Flores Timur, Manggarai Barat, dan Belu.

“Mengingat pentingnya peran MPIG, pada kesempatan ini, kami mendorong pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan dan memastikan keberlangsungan MPIG dengan membentuk suatu payung hukum berupa peraturan daerah atau peraturan bupati terkait perlindungan MPIG yang memuat tugas dan kewajiban MPIG serta memuat terkait anggaran untuk mendukung upaya pendaftaran indikasi geografis,” kata Marciana.

Marci mengakui bahwa pihaknya telah gencar melakukan berbagai sosialisasi lewat media cetak, elektronik, media sosial, sosialisasi langsung kepada masyarakat dan melakukan berbagai pendekatan dengan pemerintah daerah dan Dekranasda agar mendorong masyarakat di daerahnya untuk mendaftarkan kekayaan intelektual baik komunal maupun personal.

Untuk kekayaan intelektual personal sendiri, pihaknya melakukan berbagai kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi, kota dan perbankan untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang cukup mendapat respon positif dari masyarakat sehingga terjaring cukup banyak UMKM yang melakukan pendaftaran melalui kegiatan tersebut.

Marciana menambahkan, data mengenai jumlah kekayaan intelektual yang sudah mendapatkan perlindungan hukum maupun informasi pendaftaran kekayaan intelektual dapat diakses di website Kemenkumham.

Selain itu Kanwil Kemenkumham NTT menyiapkan tiga orang petugas pelayanan yang siap membantu bagi para pihak yang ingin melakukan konsultasi terkait kekayaan intelektual baik personal maupun komunal di Law Center Kanwil Kemenkumham NTT. (Humas/rin)

Sumber : Humas Kemenkumham RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here