Tim Perancang Fasilitasi Kabupaten Ende Empat Raperda Hasil Inisiatif Pemerintah

0
137

(Vibizmedia – Nasional) Selasa (13/04/2021) Memenuhi undangan Pemerintah Daerah untuk agenda selama satu minggu lebih di Kabupaten Ende, Yunus P.S. Bureni (Perancang Ahli Madya/Koordinator Perancang) memimpin tim perancang Frichy Ndaumanu (Perancang Ahli Pertama), Lucky Dira Thome (Perancang Ahli Pertama) dan Solidaman B. Plaituka (Perancang Ahli Pertama) dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yaitu Raperda Penyesuaian Bentuk Hukum PDAM Tirta Kelimutu, Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), dan Raperda Perubahan Kedua Perda No.11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dari keempat Raperda tersebut akan dilakukan fasilitasi penyusunannya secara maraton masing-masing raperda selama tiga hari berturut-turut dengan agenda di hari pertama untuk penyamaan persepsi bersama inisiator raperda, hari kedua melaksanakan assessment bersama masyarakat dan perangkat daerah terkait serta di hari terakhir dilaksanakan pengolahan dan analisis data hasil asesmen. Keempat raperda ini ditargetkan akan selesai untuk dibahas pada sidang ketiga (mei-juni) untuk kemudian diundangkan. Untuk jadwal kegiatan kali ini dimulai pada tanggal 12-14 April terhadap  Raperda Penyesuaian Bentuk Hukum PDAM Tirta Kelimutu, lanjut tanggal 15-17 April tim akan memfasilitasi Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh, dan terakhir pada tanggal 18-20 April akan dilaksanakan fasilitasi terhadap dua raperda sekaligus yakni Raperda PLP2B dan Raperda Perubahan Kedua Perda No.11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tiba di Ende pada hari senin, Yunus dan tim langsung bertemu dengan Direktur PDAM guna dilakukan penyamaan persepsi. Dari diskusi bersama tersebut diceritakan oleh Direktur PDAM mengenai PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende yang dalam sejarahnya telah didirikan sejak tahun 1993 melalui Perda Nomor 12 tahun 1993. Sejak pembentukan hingga saat ini PDAM Tirta Kelimutu masih belum menyesuaikan dengan perkembangan regulasi. Oleh karena itu ada banyak norma di dalam Perda 12 tahun 1993 hasil kajian Tim Perancang yang ditemukan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum maupun PP No.54 tahun 2017 tentang BUMD.

Di dalam kegiatan assessment pada hari kedua, Tim Perancang yang telah memiliki sebagian data sekunder memaparkan hasil kajian terhadap regulasi yang mengatur PDAM Tirta Kelimutu tersebut dihadapan peserta yaitu Asisten I, Kabag Hukum Setda Kab. Ende dan staf, Direktur PDAM beserta staf, Tokoh masyarakat, akademisi dan dewan pengawas PDAM.

“Ada banyak persoalan yang kemudian dapat kita lihat dari perda sebelumnya misalnya struktur organisasi PDAM saat ini yang sudah tidak sesuai lagi, kewenangan bupati sebagai kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bukan sebagai pejabat daerah, dan secara teknik perda No.12/1993 masih menggunakan dasar hukum yang lama. Terhadap persoalan ini memang dapat terjadi oleh karena perkembangan hukum yang selalu dinamis” jelas Yunus dalam pertemuan assessment dengan dihadiri unsur pemerintah daerah: Asisten, Kabag Hukum, unsur PDAM: Direktur dan staf serta mengikutsertakan tokoh masyarakat dan akademisi.

Pertemuan assessment yang dilaksanakan kali ini berkembang menjadi diskusi mengenai kendala selama ini yang dihadapi baik oleh PDAM maupun masyarakat sebagai pelanggan air minum selama ini. “persoalan mengenai air minum banyak dari masyarakat Ketika musim hujan mendapatkan pasokan air yang hanya layak untuk mandi dan cuci baju, selain itu untuk beberapa daerah yang berada di ketinggian sangat sulit mendapatkan air minum secara lancar” ucap perwakilan masyarakat.

Diskusi yang berkembang ditutup oleh pernyataan Yunus yang menyebutkan bahwa perbaikan terhadap pelayanan air minum melalui PDAM kita lakukan secara bertahap mulai dari pembentukan perda penyesuaian bentuk hukum PDAM saat ini dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh direktur sebagai direksi yang akan mengatur mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan. “misalnya dalam hal kewenangan direktur mengatur mengenai tata cara atau mekanisme penegakan disiplin pegawai sehingga setiap pegawai tentunya kedepan akan lebih disiplin” tutup Yunus.

Sumber : Humas Kemenkumham RI

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here