Kakanwil Kemenkumham Bali Pimpin Rapat Evaluasi Pasca Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI

0
124

(Vibizmedia – Nasional)  DENPASAR Jumat 16 April 2021 bertempat di Aula Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo memimpin Rapat Evaluasi Pasca Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI yang dirangkaikan dengan Rapat Persiapan Entry Meeting WBK/WBBM. Hadir pula seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam agenda rapat tersebut.

Kepala Kantor Wilayah dalam arahannya membahas tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi III DPR RI pada saat kunjungan kerja reses, Sabtu (10/4/2021) lalu. Beliau menyampaikan, jawaban yang disajikan hendaknya harus terukur dengan sajian infografis dan jumlah data yang jelas serta sesuai dengan keadaan di lapangan.

Dalam rapat tersebut, Kakanwil menjelaskan jawaban hasil pertanyaan Komisi III DPR RI, mulai dari Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian serta Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dimana Beliau menjelaskan harus adanya pemetaan permasalahan yang jelas dan terukur serta diperlukan adanya penguatan dan pembuatan jadwal kegiatan rutin SATOPSPATNAL di tiap minggunya. Perlunya sinergitas kepada Aparat Penegak Hukum sepeti Kepolisian, BNN, dan TNI untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di Lapas/Rutan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara transparan dan tidak ada yang ditutupi.

Disamping itu, Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk juga mengevaluasi jawaban terkait Divisi Keimigrasian, dimana disampaikan dalam Proses Pendeportasian Warga Negara Asing (WNA), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sudah mengikuti dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), melaksanakan kegiatan Patroli Imigrasi oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan mensinergikan PERGUB No. 10 Tahun 2021 terkait sanksi terhadap WNA yang tidak disiplin melaksanakan Protokol Kesehatan.

Selanjutnya, Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk mengevaluasi bagaimana persiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menuju entry meeting yang akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Beliau menekankan sarana prasarana pada Kantor Wilayah harus selalu di monitoring, mulai dari LCD, Proyektor, Jaringan Internet, dan juga data dukung LKE WBK/WBBM harus sudah terpenuhi secara keseluruhan pada masing-masing pokja melalui Aplikasi e-RB menjadi perhatian khusus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam rapat tersebut.

Sumber : Humas Kemenkumham RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here