Rakor KESBANGPOL Secara Virtual

0
169

(Vibizmedia – Nasional) Jayapura, 15 April 2021

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Anthonius M. Ayorbaba, didamping Kasubbid Hukum Ruben Samay dan Kasubbag Hjmas RB dan TI Mulia Wari Sonny mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tema “Penguatan dan Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik” secara Virtual melalui Aplikasi Zoom, Kamis (15/04).

Rapat yang berlangsung di Hotel The Premiere ZHM Padang ini diawali dengan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum, yang dilanjutkan oleh Sambutan Gubernur Sumatera, yang diwakili oleh Asisten 1, serta pembukaan secara resmi dan penyampaian materi  oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tema: “Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kesbangpol Dalam Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri Dan Kesatuan Bangsa”.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkum HAM, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri, serta Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Beberapa isu penting yang dibahas dalam rapat ini diantaranya terkait Penyelarasan/Harmonisasi Perda tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Evaluasi dan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selain itu juga membahas tentang Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui SIPD, Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kebijakan Harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkumham.

Forum ini diharapkan mampu  menjadi sarana untuk menemukan solusi atas beberapa masalah kelembagaan, terutama kelembagaan yang mengatur mengenai urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam forum ini diungkapkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bertujuan untuk  memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dengan tetap memperhatikan Pasal 122 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan dalam rangka melakukan penataan perangkat daerah guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi. Evaluasi ini meliputi besaran organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja.

Beberapa rekomendasi yang dikemukakan dalam rapat ini antara lain  Pemda Provinsi wajib mendukung, memfasilitasi dan mendorong penguatan kelembagaan kesbangpol baik di provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selain itu perlunya melakukan sinkronisasi program kegiatan mulai dari pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dan meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder lainnya guna peningkatan kinerja dan penanganan isu-isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah serta mengoptimalkan peran dan fungsi forum-forum di daerah serta merangkul tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk mendukung menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi dan serta Kepala Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here