Uji Publik di 6 Kecamatan, Tim Perancang Di Manggarai Barat Siap Terima Masukan Terhadap Dua Raperda

0
187

(Vibizmedia – Nasional) Labuan Bajo (Manggarai Barat) — Rombongan Kanwil tiba di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22 April 2021 langsung bersama-sama dengan Pemakrasa membahas mengenai Rancangan Perturan Daerah yang akan dilakukan uji publik, ada 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang akan dilakukan uji publik namun kemudian 1 (satu) Rancangan Pertauran Daerah yaitu Rancangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilanjutkan untuk dilakukan uji publik karena masih menunggu data yang valid.

Tim Uji Publik yang terdiri dari Arfan Faiz Muhlizi, Ariance Komile, Yunus Bureni, Frichy NdaumanuLucky Dira ThomeNurmiyanti IbrahimBintari Depari dan Maria Stefani Jacob, melakukan uji publik 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Komodo; Kecamatan Lembor; Kecamatan Sanonggoang; Kecamatan Lembor Selatan; Kecamatan Mbeliling; dan Kecamatan Boleng.

Kegiatan uji publik ini berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 23 April sampai dengan tanggal 24 April 2021 dan terbagi dalam 3 (tiga) tim.

Tim kemudian bersama dengan pemrakarsa melakukan uji publik pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum di prakarsai oleh DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di prakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan wujud nyata dari pemerintah dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia.  Dalam rangka terselenggaranya pemberian bantuan hukum bagi orang/kelompok miskin di daerah maka Pasal 19 Undang-Undang tersebut mendelegasikan pengaturan mengenai pengalokasian anggaran bantuan hukum dalam peraturan daerah.

Sementara itu, Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan untuk memenuhi hak tersebut maka negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan tentunya memerlukan anggaran dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Penjelasan Ariance Komile dan tim perancang Nurmiyanti Ibrahim dan Maria Stefani Jacob di Kecamatan Sano Nggoang dan Mbliling disambut baik masyarakat dengan berbagai masukan saran diantaranya perlu adanya peran serta masyarakat dalam mendukung implementasi kedua perda ini bilamana telah ditetapkan.

Anggota DPRD yang turut hadir juga memberikan motivasi baik kepada masyarakat, bahwa dengan berbagai tahapan yang dilalui dalam proses pembentukan ranperda ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara baik.

Koordinator Perancang/Perancang Ahli Madya Yunus P.S. Bureni bersama Perancang Pertama Bintari Depari dan Frichy Ndaumanu mendampingi DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dalam kegiatan uji publik 2 (dua) buah Raperda masa sidang I DPRD di dua kecamatan yakni Lembor dan Lembor Selatan.

Dua Raperda tersebut yakni tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum inisiatif DPRD dan Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan inisiatif pemerintah. Dalam sambutannya, Ketua Tim Anggota DPRD Ansel menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran peserta yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. Disampaikan Ansel bahwa kehadiran Ranperda Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD untuk membuka akses keadilan bagi siapa saja terutama masyarakat miskin yang rentan dengan keterbatasan dana untuk meminta bantuan hukum.

Yunus dalam kesempatan pemaparan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Raperda Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjelaskan bahwa hak atas rasa keadilan merupakan hak konstitusi yaitu persamaan kedudukan di mata hukum yang harus dilindungi dan ditegakkan. Lanjut Yunus, meskipun penyelenggaraan bantuan hukum merupakan urusan yustisi namun pemerintah menyadari bahwa tidak semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat miskin mampu mendapatkan pendampingan atau jasa hukum, oleh karena itu disediakan anggaran di APBN untuk membantu biaya bantuan hukum. Meskipun begitu, dengan anggaran APBN yang terbatas maka sesuai dengan amanat pasal 19 UU NO.16/2011 tentang Bantuan Hukum maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum.

“untuk itu maka kami mengapresiasi komitmen pemda Mabar dalam hal ini melalui inisiatif DPRD yang telah mendorong lahirnya Raperda Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Belum semua pemda di Provinsi NTT yang melakukan hal yang sama karena penormaan yang menggunakan kata “dapat” maka hal tersebut menjadi pilihan dan bukanlah keharusan” ucap Yunus.

Lebih lanjut di dalam uji publik, Yunus kemudian menjelaskan mengenai isi dari raperda Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yakni mengenai siapa itu pemberi bantuan hukum, tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum, tata cara penyaluran anggaran bantuan hukum, besaran biaya bantuan hukum, dokumen syarat pencairan anggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi, standar laporan penggunaan anggaran bantuan hukum, pertanggungjawaban anggaran bantuan hukum, dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan hukum.

Selain raperda Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Yunus kemudian menjelaskan raperda tentang perubahan atas retribusi pelayanan Kesehatan yang menekankan pada perubahan objek retribusi yakni Rumah Sakit Umum Daerah Komodo dan penyesuaian tarif retribusi yang sebelumnya ditetapkan di dalam peraturan bupati namun saat ini dibuat di dalam perda sebagaimana diamanatkan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam diskusi, terdapat isu mengenai apresiasi terhadap kehadiran raperda Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, masyarakat yang masih ragu dan kuatir apabila ada bantuan hukum maka angka kriminalitas akan tinggi, pemahaman masyarakat bahwa mediasi di desa seharusnya tidak lagi melanjutkan tindak pidana yang sudah dilakukan, usulan mengenai pembentukan organisasi bantuan hukum di setiap desa serta isu-isu lainnya. Terhadap isu tersebut Yunus kemudian menjelaskan apa itu prinsip hukum, bahwa perdamaian tidak menghapus pidana, adanya upaya non litigasi yang akan membangun kesadaran hukum masyarakat dan sebagainya.

Melalui proses diskusi antara masyarakat dengan rencana inisiatif pemda dalam menetapkan dua raperda ini dapat disimpukan bahwa bantuan hukum ini dilaksanakan bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah serta mana yang adil. Bantuan hukum ini dilaksanakan untuk membuka akses keadilan sesuai dengan asas persamaan di mata hukum kepada masyarakat miskin. Terhadap retribusi pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan Kesehatan yang sebagian biaya didapatkan melalui masyarakat dan sebagian lagi dianggarkan pada APBD.

Pada hari pertama uji publik (23/4), Acara yang dibuka oleh Sekretaris Camat Boleng dan selanjutnya dipandu oleh Asisten 3 Setda Kabupaten Manggarai Barat, berjalan dengan penuh antusias dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh pemerintah yakni para kepala desa, dan juga tokoh masyarakat. Arfan sebagai narasumber yang menyampaikan materi uji publik Raperda tentang tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran masyarakat. Arfan mengatakan bahwa dengan hadirnya para tokoh masyarakat dan Kepala desa dalam pertemuan ini, menunjukan adanya perhatian, kepedulian dan keinginan yang besar dari perangkat desa agar Ranperda Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat menjawab kebutuhan hukum di masyarakat dan membuka akses keadilan terutama masyarakat miskin yang rentan dengan keterbatasan dana untuk memperoleh bantuan hukum yang layak.

Dalam kesempatan itu Arfan juga mengatakan “Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law)”. “Bahwa jika Pemberian bantuan hukum ini hanya bersumber dari APBN maka pemberian bantuan hukum tidak akan merata dan tidak akan mampu melayani seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin di Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu maka pemerintah daerah diberikan kewenangan sesuai dengan amanat pasal 19 UU NO.16/2011 tentang Bantuan Hukum untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah.” Tegas Arfan.

“Dengan adanya inisiatif DPRD untuk menyusun Raperda Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diharapkan dapat memberikan jalan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akses keadilan dalam penyelesaian permasalah hukum baik Pidana, Perdata juga tata usaha negara”. Ucap Arfan. Setelah menguraikan isi Ranperda mengenai mekanisme pengalokasian anggaran bantuan hukum, di akhirnya paparannya Arfan mengingatkan “masyarakat tidak boleh berpikir bahwa dengan adanya Raperda ini membuka ruang untuk semakin banyak terjadinya masalah hukum di masyarakat namun sebaliknya dengan raperda ini dapat memberikan ruang yang luas bagi masyarakat miskin serta menjawab kebutuhan mereka untuk dapat memperoleh akses keadilan”, tandasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi uji publik oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Manggarai Barat, Pak Yohanes Jon tentang Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pada prinsipnya tujuan Reprda tersebut untuk memberikan dasar hukum bagi penambahan objek retribusi baru di bidang pelayanan kesehatan yang belum terakomodir dalam Perda 17 Tahun 2012.

Antusiasme hadirin dalam sesi diskusi saat itu sangat tinggi, berbagai saran dan masukan serta hal-hal lain yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan 2 raperda tersebut disampaikan secara terbuka dan bebas oleh perwakilan dari perangkat desa yang hadir.

Bapak Romanus, salah satu kepala desa yang hadir juga turut menyampaikan salah satu permasalahan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah terkait masalah pertahanan. Romanus mengatakan “Ada oknum yang sengaja menciptakan konflik di masyarakat, terkait dengan penjualan tanah yang di kecamatan Boleng, permasalahan tersebut mengakibatkan 6 orang di kecamatan boleng di tahan”.

Menjawab pertanyaan tersebut Arfan menyebutkan bahwa jika masyarakat sejak awal sebelum transaksi jual beli melakukan penelusuran asal usul tanah serta memastikan dasar kepemilikan yang sah atas tanah tersebut tentunya masalah hukum ini tidak perlu terjadi. Hal ini menunjukan bahwa masih belum maksimalnya sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman hukum yang cukup bagi masyarakat. “Inilah yang juga menjadi urgensi dari inisiatif pembentukan Raperda pengalokasian anggaran bantuan hukum di manggarai barat”. 

“Penganggaran yang nantinya akan disediakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana dalam APBD akan dialokasikan bukan hanya untuk bantuan hukum litigasi tetapi juga non litigasi termasuk penyuluhan, sosialisasi serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam rangka peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat.” Tegas arfan.

Hari ke II Uji Publik bertempat di Aula Kantor Camat Komodo, Uji Publik pada hari kedua (24/4) berlangsung dengan penuh antusias. Acara yang dibuka oleh Camat Komodo dan kembali dipandu langsung oleh Asisten III Setda Kabupaten Manggarai Barat itu mendapat sambutan yang baik dari para Lurah, kepala desa dan juga tokoh masyarakat yang hadir.

Dalam pembukaan, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyatakan apresiasi atas kehadiran peserta pertemuan uji publik atas 2 Ranperda yaitu Raperda tentang tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum inisiatif DPRD dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan inisiatif pemerintah daerah.

Mengawali sambutan oleh Anggota DPRD, Nur Cahya mengatakan bahwa “Sebagai norma dasar, maka fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada konstitusi.  Salah satu pengaturan  konstitusi  adalah  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  yang merupakan  penjabaran  dari  sila  ke-2  yakni  “kemanusiaan  yang  adil  dan beradap”;  dan  sila  ke-5  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”. Berdasarkan  nilai  Pancasila  tersebut,  maka  salah  satu  hak  asasi  manusia sebagai hak konstitusional semua warga negara adalah berkaitan dengan hak persamaan  dihadapan  hukum  dan  pemerintahan.”

Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  tersebut,  maka  melalui inisiatif DPRD dan bekerjasama dengan Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  NTT  melalui  keikutsertaan perancang  peraturan  perundang-undangan  telah melakukan  penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang saat ini dalam tahapan uji publik. Ucap Nur. “maka sangat diharapkan bapak ibu yang hadir dalam acara ini dapat menyampaikan usul saran, pertanyaan serta masukan demi lahirnya raperda yang berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat” Tambahnya.

Mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Kepala bidang kesehatan, Yohanes Jon mengawali paparan uji publik atas raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan inisiatif pemerintah daerah. Kabid Pelkes menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan dalam masyarakat serta dinamika pembangunan di kabupaten manggarai barat maka perlu dilakukan penyesuaian regulasi terutama dalam bidang pelayanan kesehatan. Adanya penambahan objek retribusi berupa pelayanan pada RSUD yang belum diatur dalam perda 17 tahun 2012 menjadi alasan perlunya dilakukan perubahan. “selama ini dasar penyelenggaraan retribusi kesehatan hanya didasarkan pada peraturan bupati, namun pada tahun ini karena adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan maka perlu dilakukan perubahan perda.” Tegas Jon.

Selanjutnya untuk penyampaian atas Raperda tentang pengalokasian anggaran bantuan hukum, Kadiv Yankumham Arfan Faiz Muhlizi selaku narasumber kembali menegaskan urgensi perlunya dibentuk Raperda tersebut. Mengawali paparanya Arfan menyatakan “Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diperlukan sebagai dasar legitimasi dalam mengalokasikan anggaran, menyalurkan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD. Keberadaan pengaturan tersebut tentu akan mendukung adanya perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini merupakan wujud keterlibatan pemerintahan daerah dalam upaya pemenuhan hak atas akses keadilan bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.” 

Arfan juga menguraikan secara jelas inti dari keseluruhan batang tubuh raperda yang meliputi pengaturan  secara  komprehensif  tentang  pengalokasian anggaran  Bantuan  Hukum  bagi  masyarakat  miskin  di  Kabupaten Manggarai  Barat dimulai dari pemahaman tentang siapa Pemberi  dan penerima Bantuan  Hukum,  mekanisme Alokasi  Anggaran  Bantuan  Hukum, Tata  Cara  Pengajuan  Rencana  Anggaran  Bantuan  Hukum, Besaran  Biaya Bantuan  Hukum,  serta Dokumen  Syarat  Bantuan  Hukum  Litigasi dan Non  Litigasi,  sampai dengan mekanisme Pemantauan  dan  Evaluasi  Pengelolaan  Anggaran  Bantuan Hukum.

Acara berlangsung cukup antusias karena diwarnai dengan berbagai pertanyaan, masukan dan saran dari para peserta yang kesemuanya dirangkum dan akan dijadikan catatan dan pertiimbangan saat pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

Acara ditutup dengan hangat oleh Camat Komodo dengan menyampaikan terimakasih kepada DPRD dan  pemerintah Daerah dalam hal ini melalui bagian hukum dan dinas kesehatan yang telah memprakarsai kedua Ranperda tersebut juga kepada Tim dari Kanwil Kemenkumham NTT yang telah mendampingi dan menjadi narasumber dalam kegiatan uji publik. “besar harapan kami, terutama masyarakat yang ada di manggarai, agar kedua Raperda ini dapat segera ditetapkan menjadi perda dan bermanfaat bagi masyarakat kabupaten Manggarai barat.” Tutup Camat Komodo.

Sumber : Humas Kemenkumham RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here