Harmonisasi Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Sambas

0
125

(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Selasa (27/04) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Toman Pasaribu, didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, Edy Gunawan, Kasubbid FPPHD, Dini Nursilawati, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pokja 1 menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Kabupaten Sambas di Ruang Rapat I Divisi Yankumham. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar, bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kab. Sambas, Ferdinan Syolihin dan Suriadi, didampingi oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab. Sambas, Supni Alatas, Ketua Pansus 1 DPRD Kab. Sambas, Ramzi, Ketua Pansus II, Erwin Johana, dan Bagian Hukum Setda Kab. Sambas, Fitri, mengunjungi Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam rangka melaksanakan rapat harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Turut hadir pula Kepala Dinas Pertanian Prov. Kalimantan Barat, Florentinus Anum (Zoom), dan Perwakilan Biro Hukum Provinsi Kalbar.

Peraturan Daerah kabupaten Sambas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Sambas. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka DPRD Kabupaten Sambas yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sambas mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Lahan pertanian yang berubah fungsinya akan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat di sekitar lahan yang dikonversi tersebut. Konversi lahan pertanian pangan menyebabkan semakin sempitnya luas garapan usaha tani dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani.

Dari sebab di atas secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alih fungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya hal-hal tersebut adalah karena pertumbuhan pendudukan dan kompetisi mendapat lahan yang tinggi sementara pertumbuhan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak terjadi, Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan termasuk dengan merumuskan insentif dan disinsentif dalam bentuk pembentukan instrumen hukum serta Pemerintah Daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi serta dapat mensejahterakan petani agar terwujud kemandirian dan ketahanan pangan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dirasa perlu adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya dalam hal ini Kabupaten Sambas dalam melakukan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan mengingat makin luas dan cepatnya laju degradasi tanah, dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk menampung kondisi di daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga materi muatannya perlu dirumuskan secara teknis mengingat peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga diharapkan nantinya peraturan daerah ini dapat dijadikan pedoman teknis dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya dalam peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas perlu menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai kondisi di daerah guna menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan.

Sumber : Humas Kemenkumham RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here