KEK Tanjung Lesung Perlu Dukungan Infrastruktur Aksesibilitas

0
158
KEK Tanjung Lesung (Foto: Kemenparekraf)

(Vibizmedia – Economy & Business) Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dalam proses pengembangannya, perlu didukung dengan kesiapan infrastruktur seperti jalan tol Serang-Panimbang. Jalan tol ini diyakini mampu meningkatkan aksesibilitas Banten Selatan serta mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Yusup pada acara rapat koordinasi isu-isu strategis di Provinsi Banten, Selasa (27/4/2021). “Tujuannya agar target menarik investasi sebesar Rp 92,4 triliun dapat terealisasi dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 85 ribu orang hingga tahun 2025,” kata Yusup.

Pengembangan kawasan industri terpadu Wilmar Serang misalnya, kawasan industri ini akan mampu menyediakan gas hingga 20 million standart cubic feet per day (MMSCFD) dan listrik hingga 500 megawatt (MW) bagi tenant. Selain itu, untuk pengembangan kawasan industri ini telah disediakan lahan seluas 800 hektar.

“Oleh sebab itu, kedua kawasan tersebut sangat perlu didukung pengembangannya sehingga ke depannya dapat meningkatkan perekonomian dan nasional. Agar perekonomian Indonesia yang minus 1 persen hingga minus 0,1 pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 bisa segera teratasi, sehingga akan menciptakan stabilitas politik, hukum dan keamanan,” kata Yusup.

Perlu diperhatikan juga, pengembangan wilayah yang dilakukan di Provinsi Banten harus didukung dengan pengelolaan sampah.  Persoalan sampah saat ini menjadi momok di negara-negara maju khususnya kota-kota padat penduduk dan industri. Permasalahan sampah sangat multi kompleks mulai dari masalah lingkungan hidup, sosial masyarakat, hingga kesehatan.

“Oleh sebab itu, pengelolaan sampah di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan harus sudah dengan cepat melakukan pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dan membangun Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan agar tidak terjadi kejolak di tengah masyarakat,” sebut Yusup.

Selain itu, dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melaksanakan percepatan Proyek Strategis Nasional  (PSN) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan segala perubahannya.

Emy T/Journalist/Vibizmedia
Editor: Emy Trimahanani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here