Kadivyankumham Babel Jadi Narasumber Dalam Pembahasan Tentang Wasiat

0
194

(Vibizmedia – Nasional) Rabu, 28 April 2021 – Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan undang2, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketepan yang sah, demikian bunyi Pasal 874 KUH perdata. Berkaca dari ketentuan tersebut, seseorang yang bukan ahli waris tetap dapat menjadi bagian ahli waris dan menerima warisan sepanjang orang tsb mendapatkan wasiat. Demikian disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kep. Bangka Belitung Dulyono, SH., MH. dalam perbincangan Talk Show di Chanel AHU.go.id yang dipandu langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Bp Aliamsyah, SH.,MH., distudio mini gedung DirektoratJjenderal Administrasi Hukum Umum lt 8 Jl. Hr. Rsuna Said kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan.

Pada kesempatan tersebut Dulyono memaparkan bahwa terkait banyaknya permasalahan seputar wasiat disebabkan karena adanya norma-norma hukum yang dikesampingkan baik pada saat pembuatan wasiat maupun pada saat pelaksanaanya. Selain itu, permasalahan juga mucul ketika salah satu ahli waris tidak menghendaki wasiat itu jatuh ke salah satu saudara atau orang lain yang menerima wasiat dari pewaris.

Dalam kontek mengesampingkan norma seringkali terjadi pewaris tidak mengidahkan adanya asas legetimiporti, dan asas membuat ketetapan bersama dalam sebuah wasiat. Kehadiran norma asas legitimi porti dimaksudkan untuk melindungi hak-hak bagian dari para ahli waris. Sebagaimana diketahui bersama bahwa meskipun seseorang berhak untuk memberikan seluruh hartanya kepada siapa saja yang ia kehendaki, namun kebebasan tersebut dibatasi oelh undang-undang. Bagian tertentu yang menjadi hak ahli waris merupakan bagian mutlak yang sering disebut dengan istilah legitimi porti.

Dalam kaitan asas yang mengatur tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat ketetapan bersama, hal ini dikarenakan Wasiat merupakan perbuatan hukum seseorang untuk menentukan apa yang dikehendaki dengan harta kekayaanya setelah ia meninggal dunia yang olehnya dapat dicabut kembali.. Oleh karena wasiat merupakan perbuatan sepihak (seseorang) dengan demikian tidak dapat 2 (dua) orang atau lebih membuat satu ketetapan. Dalam Pasal 930 KUHPerdata ditentukan “Dalam satu-satunya akta dua orang atau lebih tak diperbolehksn menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seseorang ketiga maupun atas dasar pernyataan bersama atau timbal balik”.

Selain itu adanya kelalaian Notaris yang tidak mendaftarkan wasiat yang dibuat di hadapannya ke Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang merupakan kewjiban notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No, 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Lebih lanjut Dulyono menyampaikan bahwa Dalam KUHPerdata mengenal 3 (tiga) Jenis wasiat yaitu olograafis testamen (wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris), wasiat rahasia (Geheim testamen) dan wasiat Umum (openbar testamen), ketiga jenis wasiat tersebut terdapat perbedaan cara membuatnya.

  • Olografis testamen: berdasarkan Ps 931 KUHPerdata ciri olografis testamen yaitu seluruh isi wasiat ditulis dan ditandatangani oleh pewaris, diserahkan pewaris kepada notaris dan disimpan oleh notaris dengan membuat akta penyimpanan (akta vandepot), pada waktu penyimpanan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Jika si pewaris meninggal dunia olografis testamen ini harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan untuk dilakukan pembukaan di hadapan para ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 937 KUHPerdata.
  • Gehemin testamen: Dalam 940 jo 941 ditentukan pembuatan surat wasiat rahasia haruslah dibuat dan ditandatangni sendiri, dimasukan ke dalam sampul yang disegel, dierahkan kepada notaris dihadiri oleh 4 orang saksi, pepewaris menerangkan isi wasiat kepada notaris terkait isi wasiat yang ditulis sendiri atau orang lain, oleh notaris dibuatkan akta pencatatan (superscriptie) dan ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi;
  • Openbar testamen: Dalam Pasal 398 ditentukan bahwa surat wasiat harus di buat di hadapan notaris, dihadiri oleh dua orang saksi, si peninggal warisan menyatakan kehendak di hadapan notaris, notaris menulis dengan kata-kata yang terang dalam sebuah akta outentik yang ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi.

sedangkan berkenaan dengan isi wasiat, Dulyono membedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu Erfsteling dan Legaat.

  • Erfserling merupakan penentuan dalam satu wasiat yang mana seseorang tertentu ditunjuk untuk menerima seluruh harta warisan atau sebagian tertentu misalnya 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya sebagaiman ditmaksud dalam Ps 954 KUHPerdt, sedangkan

 

  • Legaat seseorang peninggal warisan menunjuk seseorang tertentu dengan wjud tertentu misal rumah, seluruh barang bergerak milik pewaris,atau hak memungut hasil sebagian atau seluruhnya dsb sebagaimana dimaksud dalam Ps 956 KUHperdt.

 

Terkait dengan adanya Penarikan kembali surat wasiat.Kepala Divisi pelayanan Hukum dan HAM Kep Kangka Belitung menyampaikan bahwa:

Surat wasiat yang didalamnya mengandung pengertian yang prinsip yaitu merupakan kehendak atau keinginan terakhir dari se pewaris oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan keinginan si pewaris tersebut berubah dengan mencabut atau menarik kembali surat wasiat yang telah dibuatnya. Penarikan atau pencabutan kembali dapat dilakukan oleh pewaris baik secara diam-diam (srizwijgend) maupun secara terang-terangan (uitdrukkelijk.

  • Penarikan kembali secara diam-diam dilakukan dengan cara peninggal warisan membuat wasiatlebih dari 1 (satu) yang isinya berbeda satu sama lainnya dan isinya bertentangan. Dalam Ps 994 ditentukan Jika ada dua surat wasiat yang berurutan, berbeda dengan yang lainnya maka dianggap penarikan kembali dari ayat-ayat dikemukakan bahwa penarikan kembali secara diam-diam ini dianggap tidak pernah ada jika surat wasiat yang kedua tidak memenuhi ketentuan cara-cara yang ditentukan dalam KUHPerdata. Ps 996 Jika terjadi suatu barang yang dihibahkan namun oleh sipeninggal warisan sebelum meninggal dunia kemudian barang tersebut dijual atau ditukarkan maka hal inipun dianggap telah ada penarikan kembali. Ps 934 Jika terjadi suatu surat wasiat olografis yang diminta kembali oleh si pembuat surat wasiat tersebut dari notaris maka hal inipun dianggap telah terjadi penarikan kebali;

 

  • Penarikan kembali secara tegas. Dalam Ps 992 Penarikan kembali secara tegas dapat dilakukan dengan cara Membuat surat wasiat baru yang menurut pasal-pasal dalam KUHPdt atau dalam suatu akta notaris khusus (bijzondere notariele akta)

 

Menoak Warisan

Ahli waris selain mempunyai hak untuk menerima warisan juga berhak untuk menolak warisan dari sipewaris. Jika penolakan terjadi dilakukan oleh para ahli waris tentu hal itu akan merugikan kreditor (si berpiutang) apabila pewaris yang meninggal dunia meninggalkan banyak warisan utang (pasiva). Dalam ketentuan Ps 1054 KUHPdt ditentukan sebagai berikut: “Tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tanganya”  ketentuan Ps ini seringkali menjadi alasan bagi ahli waris untuk menolak warisan dari pewaris. Namun demikian seseorang yang akan menolak warisan tersebut harus dinyatakan secara tegas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum warisan tersebut terbuka sebagaimana ditentukan dapal Ps1057 KUHPdt. Pada dasarnya penolakan warisan tidak mengenal asas daluarsa, dalam artian seseorang yang awalnya menolak warisan dapat saja menerima kembali warisan tersebut, namun demikian dikarenakan adanya asas daluarsa menerima warisan yaitu 30 Tahun maka ketentuan daluarsa tersebut dikaitkan dengan daluarsa menolak warisan. Jika pewaris meninggalkan banyak hutang Kreditor diberi kesempatan untuk meminta kepada hakim agar ia diberi kuasa untuk mengganti menerima warisan atas nama sebagai pengganti debitor Ps 1061 KUHpdt.

Begitu komplek dan rumitnya membuat permasalahan seputar wasiat kerap terjadi dalam pelaksanaannya dilapangan. Untuk dapat menghidari berbagai kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan wasiat, dan agar kehendak terakhir dari sipewasiat dapat dilaksanakan dengan baik, untuk itu pembuat wasiat, pelaksana wasiat dan Notarisharus dapat menerapkan asas-asa yang terkandung dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan wasiat, disamping itu ketentuan kewajiban Notaris untuk menyampaikan daftar akata dan daftar nihil berkenaan dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Ps 16 UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris kiranya wajib untuk dilaksanakan mengingat akibat hukum jika kewajiban tersebut diabaikan. Demikian pungkasnya.

Sumber : Humas Kemenkumham RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here