Arahan Kepada Semua Notaris Bali Tentang Kebijakan Kenotarian dan Pelaporan Pemilik Manfaat

0
113

(Vibizmedia – Nasional) BADUNG – Selasa, 04 Mei 2021 bertempat di Trans Resort Hotel Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Cahyo Rahadian Muzhar) memberikan pengarahan terkait Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM terkait kemudahan Berusaha, Pemilik Manfaat, dan Prinsip mengenai Pengguna Jasa dalam acara  Desiminasi Kebijakan Kenotariatan Terkait Pelaporan Pemilik Manfaat Kepada Koorporasi di Wilayah.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Majelis Pengawas Kabupaten/Kota Provinsi Bali, beserta undangan lainnya. Kegiatan diadakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti dilakukan rapid test sebelum memasuki ruangan dan pembatasan jumlah peserta di dalam ruangan.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kabid Pelayanan Hukum dimana disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman pelaku usaha/korporasi terkait kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di wilayah serta meningkatnya jumlah pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memberikan sambutannya sekaligus membuka acara secara resmi yang menyampaikan saat ini Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk bergabung sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) , sebuah badan antar pemerintah yang bekerja menetapkan standar dan mempromosikan mengenai peraturan dan tindakan operasional terkait sistem keuangan untuk memberantas pencucian uang, terorisme dan proliferasi, agar semakin aktif memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan menjadi anggota FATF Indonesia semakin berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang menentukan sistem keuangan internasional. Pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yakni Undang–undang Nomor : 8 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan pelaksana Undang-Undang tersebut. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah mendorong transparansi Beneficial Ownership pada seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan pengungkapan BO (Beneficial Ownership) dari suatu Korporasi yang bertujuan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber Andhesti Rarasati, analis transaksi keuangan bidang hukum perwakilan dari Direktorat Hukum yang menyampaikan terkait Urgensi Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Narasumber selanjutnya adalah I Made Hendra Kusuma, Pengurus Wilayah Bali Ikatan Notaris Indonesia yang menyampaikan terkait Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam arahannya menyampaikan tentang Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM terkait kemudahan Berusaha, Pemilik Manfaat, dan Prinsip mengenai Pengguna Jasa. Beliau memaparkan Target Kinerja untuk Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM antara lain menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil di wilayah, serta menciptakan kondisi dan iklim usaha yang ramah invvestasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi.

Sumber : Humas Kemenkumham RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here