Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Nilai IPK/IKM Pada UPT Jajaran Kanwil Kumham Malut

0
99

(Vibizmedia – Nasional) Tobelo, malut.kemenkumham.go.id- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melalui Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), Senin, 03/05/2021.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat kali ini dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo.

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Ismail, beserta anggota tim dari Subbidang Pemajuan HAM, Silvani Kamarudin, dan Subagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Muhammad Iqbal melakukan monitoring dan evaluasi terkait survei IPK-IKM di Satuan Kerja, terlebih lagi pada tahun 2021 Monitoring dan Evaluasi IPK-IKM sudah menjadi tanggung jawab dari Kantor Wilayah.

Hal ini tentunya dapat menjadi dorongan Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan dan Imigrasi yang masih belum memenuhi target survei IPK-IKM agar dapat terus diupayakan peningkatannya.

Kepala UPT yang dibantu oleh tim dari Kantor Wilayah memonitor langsung data survei yang masuk setiap bulannya. Hal ini juga bertujuan mengetahui indeks kepuasan untuk Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan pada Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Tahun 2021.

Selanjutnya, Kepala Bidang HAM, Ismail mengatakan, setiap tanggal 5 bulan berjalan laporan hasil IKM dan IPK nya sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Nomor W.29.UM.01.01-396 tanggal, 8 Februari 2021 tentang penyampaian Data IKM dan IPK.

Pada akhir kegiatan Monitoring dan Evaluasi, tim menyampaikan data-data survei yang diunduh dari aplikasi survei 3A kepada masing-masing UPT selama periode bulan Januari, Februari dan Maret agar dapat menjadi laporan serta diharapkan menjadi dorongan agar pelaksanaan survei IPK-IKM dapat lebih ditingkatkan demi pemenuhan data dukung target kinerja selama tahun 2021.

Sumber : Humas Kememnkumham RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here