Rapat Koordinasi MRP Dengan Kanwil Kemenkumham Papua

0
86

(Vibizmedia -Nasional) Humas Papua – Kakanwil mwnjelaskan tusi kemenkumham papua yang mengampuh 11 Unit Eselon I dan dieprintahkan Menkumham untuk terus membangun koordinasi dengan semua stakeholder yangbada di Papua termasuk di MRP.
Kehadiran Kanwil Papua tentu mwnjadi bagian dari misi Presiden Bagian 6 Supremasi hukum dan perwujudan dari hadirnya Negara kepada kita.

Tata Nilai PASTI Kemenkumham dan Konsep kerja Kanwil Kemenkumham Papua dengan PASTI TIFA.
Perintah Presiden untuk negra hadir memiliki korelasi bagaimna rakyat merasakan pelayanan dari Kinerja Kemenkumham, dan berkomitmen terus bangun sinergitas agar terwujudnya kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kakanwil juga menyampaikan akn selalu siap sedia jika Anggota dan Ketua MRP ingin keluar Negeri silahkan menghubungi kami dan Petugas kami dari Imigrasi akan dengan senang hati melayani.
Tusi Badan Pembinaa Hukum Nasional mendorong semua pemerintah daerah, dan juga MRP agar dapat membuat JDIHN, karena MRP juga mengalami problem dalam pelaksanaan tugasnya dengan banyaknya UU sektoral yang membatasi UU Otsus Papua.

” Semua UU yang dikeluarkan di Indonesia dan semua peraturan yang ada di 33 Provinsi di Indonesia ada dalam sistem JDIH, ” Ungkap Kakanwil
Artinya semua kewenangan Harmonisasi Hukum semua sudah diserahkan kepada Kakanwil selaku Wakil Menteri di daerah.

Dengan membangun JDIHN tentu beberapa koreksi yang dilakukan oleh MRP akan dilakukan dengan baik, fan di Kantor Wilayah ada perancang kami yang akan menelaah sehingga dibuat menjadi lebih baik.
Hak lain yang ingin dikerjakan bersama2 di Kemenkumham juga mengerjakan terkait HAM yang ada pada Direktorat Jenderal HAM. Dengan vanyaknya persoalan yang ada di Papua dan terhadap penanagan HAM di Papua akan terus dilakukan.

Kita akan terus melakukan terobosan dan akan terus menggandeng MRP di mana di MRp memilik 3 Pokja dan ke depan akan dilakukan pelatihan Paralegal baik dari pelayan keagamaan baik Pendeta, Pastor dan Ustad.
Di kemenkumham kita mengelola juga Undang Nomor 16 tahun 202 tentang Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin. Di Papua yang luas ini baru memiliki 2 OBH dan sangat jauh dr Maksimal di mana kita memiliki 28 Kabupaten dan 1 Kota.

Saat ini sudah ada 8 OBH yangbsedang diverifikasi, kita berharap dari 8 ini bisa diterima agar Bantuan Hukum bagi Masyarakat dapat berjalan dengan baik.
OHB akan membantu masyarakat melalui bentuk Litigasi dan non litigasi. Dan Non litigasi lebih banyak tidak digunakan sehingga didorong untuk pelatihan paralegal di Papua akan membantu agar Pendeta, Pastor maupun Ustad dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kita akan memulai juga dari Papua dengan melakukan pendekatan dengan gereja dan semua itu kita akan laksanakan jika MRP mengambil peran kita akan lakukan.
Masalah yg kita hdapi saat ini banyak sekali pengusaha asli papua tidak mengantongi Berbadan Hukum. Kita mencoba mendata pengusaha Papua yang benar-benar fokus bekerja namun terkendala dengan tidak memiliki badan Hukum. Kewenangan untuk badan Hukum itu menjadi kewenangan kakanwil artinya semua yayaran yg dibentuk harus memiliki dampak yg langsung dirasakn ileh Masyarakat.

Ini menjadi konsen dari Pokja Adat dengan Tuhan menganugerahkan kepada kita sumber daya alam yang begitu melimpah dan banyak memiliki potensi KI.
Proses ini menjadi konsen agar kita bisa mendorong secara bersama-sama terkait KI sehingga MRP bisa memfokuskan itu menjadi peran dan tugas dari Pokja Adat.

Menjadi konsen Kanwil Papua akan dikerjakan yakni memproses sebanyak2nya pendaftaran HKI di Tanah Papua
Pemda Kab. Jayapura luar biasa, telah mengidentifikasi dan melakukan pendaftaran dan dalam kurin waktu 3 bulan berhasil mendaftar 101 HKI.

Kakanwil saat itu juga selain membahas tusi kemenkumham dari 11 Unit Eselon I namun difokuskan juga terkait Kekayaan Intelektual yang disampaikan langsung kepada ketua dan Anggota MRP yang hadir.
Timotius murib Ketua Majelis Rakyat Papua berterima kasih dan mengapresiasi kehadiran Kakanwil bersam Jajaran dalam membangun sinergitas dan komunikasi bersama MRP.
” Banyak hal akan kita dengarkan terkait dalm rangka lompatan peradapan Papua yang baru, ” tegas Timotius Murib (4/5) (***)

Sumber : Humas Kemenkumham Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here