Kakanwil Perkuat Peran Notaris/PPAT Dalam Pengungkapan Beneficial Ownership Korporasi

0
130

(Vibizmedia – Nasional) HUMAS, Palembang – Bidang Pelayanan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar kegiatan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) kepada Korporasi di Wilayah Tahun Anggaran 2021. Pada Rabu (19/5)  bertempat di Hotel Aston Palembang.

Kegiatan diseminasi ini secara resmi dibuka Kepala Kantor Wilayah Indro Purwoko, dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Siar Hasoloan Tamba), Kepala Divisi Keimigrasian (Herdaus), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Yenni), Kepala Bagian Umum (Herman Sawiran), Kepala Bidang HAM (Yulizar), Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Budiman Santoso), narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Santun Maspari Siregar), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Andhesti Rarasati), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (Citra Martikalini), serta para tamu undangan dan peserta.

Yenni, Kepala Bidang Pelayanan Hukum sekaligus ketua panitia dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha, UMKM,  Notaris/PPAT, dan aparatur pemerintah mengenai transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan anti pencucian uang.

Sementara itu, Indro Purwoko dalam sambutannya menjelaskan Beneficial ownership atau  kepemilikan manfaat adalah istilah dalam dunia hukum komersial yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan aset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik.

“Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan saat ini pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi (Beneficial Ownership).

“Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,“ ungkapnya.

Dalam pengungkapan Beneficial Ownership atau kepemilikan manfaat, Kakanwil mengungkapkan peranan penting Notaris/PPAT dan Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah di tahun 2019 telah  menargetkan sebesar 30% (tiga puluh persen)  dari 17.856  (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam Notaris di Indonesia mengisi kolom pemilik manfaat  dalam  suatu  Korporasi, namun baru 3 % (tiga persen) Notaris yang mengisinya. Tahun 2020 telah dilakukan berbagai sosialisasi/diseminasi/workshop mengenai kebijakan menerapkan  prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat ini serta di tahun 2021 ini akan dilaksanakan pemetaan dan evaluasi,” ungkapnya.

Sumber : Humas Kanwil Sumsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here