Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Pengumpulan Data Penelitian Pemberhentian ASN

0
136

(Vibizmedia -Nasional) HUMAS, Palembang – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Rifqi Adrian Kriswanto) didampingi Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Yulizar), Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Ilsoni Joniadi), dan Analis Kepegawaian Muda (Widodo Arseno) mengikuti kegiatan Pengumpulan Data Penelitian Pemberhentian ASN karena Melakukan Tindak Pidana yang Dilakukan Tidak Berencana atau Berencana pada Pusat Penelitan dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan  Hukum dan Hak Asasi Manusia secara virtual, Jum’at (21/5).

Kegiatan yang berpusat di Ruang Rapat Kapuslitbang Hukum Lt.6 ini dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum (Ceno Hersusetiokartiko). Ceno menyampaikan, “Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan dan tujuan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Paragraf 6 Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan khususnya terkait pidana yang dilakukan tidak berencana atau berencana”.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Peneliti Madya Balitbangkumham (Suharyo), Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara Medan (English Nainggolan), dan Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana (Kristian).

Suharyo menyampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Pasal 247 dijelaskan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sedangkan PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan hal-hal berikut yakni, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dipidana dengan pidana penjara/kurungan, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, serta dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana berencana.

Pada kesempatan yang sama Kristian menyampaikan bahwa penjatuhan pidana (dan pengaturan ketentuan pidana) harus diformulasikan dengan proporsional. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus lebih berat dibandingkan dengan PNS yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya.

Selanjutnya, rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab oleh peserta kegiatan dan narasumber.

Sumber : Humas Kanwil Sumsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here