Kedaulatan dan ketahanan pangan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

0
66

(Vibizmedia – Nasional) Larantuka, Jumat 4 Juni 2021, bertempat di Susteran Putri Reinha Rosari, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham NTT yang terdiri dari Yunus Bureni, Perancang Ahli Madya sekaligus Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Frichy Ndaumanu Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama dan Nurmiyanti Ibrahim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama melakukan assesment dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelenjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang terdiri dari perwakilan penyuluh pertanian, pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan, melindungi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian petani. Persoalan yang terjadi di masyarakat adalah pemanfaatan lahan tersebut tidak dimaksimalkan sebaik mungkin sehingga banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, industri dan lain-lain. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sarana prasarana pertanian yang tidak memadai, serta jumlah debit air yang tidak mencukupi untuk area persawahan, menjadi beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan assessment.

Yunus mengatakan bahwa ada pergeseran lahan pertanian yang cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Flores Timur, atas dasar permasalahan tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu di bentuk.

“semangat yang dibangun dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelengaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah mewujudkan ketahanan pangan didaerah dengan cara memberdayakan setiap orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan agar bisa melaksanakan usaha pertanian pangan secara baik sehingga lahan pertaniannya tidak dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian” jelas Yunus.

Dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi solusi terhadap segala permasalahan yang terjadi, sehingga lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka menjamin ketahanan pangan di Kabupaten Flores Timur.

Adapun masukan dari masyarakat dari kegiatan assesment ini adalah:
– perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus melibatkan masyarakat/petani sebagai pemilik lahan pertanian;
– perlunya dukungan sarana dan prasarana pertanian oleh pemerintah daerah dan pendistribusiannya harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan petani;
– jaringan irigasi perlu diadakan dan yang sudah ada agar dilakukan pemeliharaan, karena kurangnya sumber air di area lahan pertanian yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan maka pemanfaatannya lahan tersebut belum optimal.
– Pemahaman masyarakat mengenai tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih minim untuk itu perlu dilakukan sosialiasi terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan agar dilakukan secara rutin karena banyak tanah merupakan hak milik ulayat.
– Perlunya penerapan sanksi dalam peraturan daerah penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pemerintah daerah harus tegas melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran.
– Terkait sistem informasi diharapkan agar hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah dilakukan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
– Perlu dilakukan pengaturan mengenai insentif dalam rancangan peraturan daerah penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Harapan masyarakat dari assessment ini adalah masukan-masukan yang telah disampaikan agar diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Hasil assessment ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara seluruh peserta representasi multi pihak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Secara garis besar kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara tersebut adalah adanya dukungan dari seluruh peserta representasi multi pihak untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Daerah tersebut hendaknya mengakomodir masukan-masukan dari hasil assessment sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita Acara Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh masing-masing perwakilan peserta yang hadir dan kemudian ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Flores Timur.

Sumber : Kanwil NTT 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here