Indonesia Maju Tetap fokus pada Pembangunan Infrastruktur

0
187
Ilustrasi ekspor Indonesia. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/MARULI SINAMBELA

(Vibizmedia-Kolom) Beberapa pengamat mengatakan, bila perekonomian Indonesia bisa pulih dengan cepat kepada tingkat pertumbuhan sebelum pandemi maka Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi ke tujuh terbesar dunia di atas Rusia, Italia, Korea Selatan dan lainnya. Untuk bergerak dari posisi ekonomi Indonesia ke 16 pada tahun 2019, Indonesia harus fokus pada membangun produktivitas, daya saing, pada saat ini dan juga setelah melewati pandemi. Ini adalah tugas yang tidak mudah, karena sementara menghadapi tekanan pandemi, Indonesia tetap berjuang untuk secara struktural tetap kuat, sehingga Indonesia menjadi negara yang mencapai visinya menjadi negara maju pada tahun 2030.

Selama hampir dua dekade terakhir, tingkat pertumbuhan PDB tahunan Indonesia berfluktuasi sekitar 5 persen, mencapai 6,3 persen pada tahun 2007 sebelum kembali ke 5 persen pada tahun 2019. Namun, pandemi COVID-19 menghantam perekonomian dengan keras, dan di Januari 2021, Oxford Economics memperkirakan ekonomi akan berkontraksi sebesar 2,2 persen pada tahun 2020. Meskipun mengalami kemunduran, diperkirakan ekonomi Indonesia dapat pulih ke pertumbuhan 6,0 persen pada tahun 2021, didorong oleh peningkatan belanja konsumen dan infrastruktur, dan tentunya Indonesia terus melakukan upaya dukungan terhadap sisi pendapatan masyarakat, insentif untuk pengusaha UMKM dan pengusaha besar agar terus berproduksi.

Dalam laporan terpisah McKinsey pada tahun 2020 secara khusus membahas Indonesia, dan diidentifikasikan sejumlah tren yang kemungkinan akan memengaruhi pada periode berikutnya. Ini termasuk fokus yang lebih besar pada sistem healthcare yang tangguh, adopsi teknologi digital yang lebih cepat, kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan, lebih menekankan pada supply-chain, dan perlunya jaminan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan yang lebih besar.

Bahkan sebelum pandemi melanda dunia, ekonomi global berubah dengan cepat, sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi digital, seperti analitik canggih, robotika dan otomatisasi, Internet of Things (IoT), dan artificial intelligence. Misalnya, studi McKinsey 2019 memperkirakan bahwa antara 2014 dan 2023, otomatisasi akan menciptakan lebih banyak pekerjaan di Indonesia daripada yang hilang, dengan skenario paling agresif diperkirakan akan tercipta 23 juta lebih banyak pekerjaan.

Selain itu, struktur perekonomian negara akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada umumnya. Permintaan tenaga kerja akan meningkat di beberapa sektor, seperti konstruksi, manufaktur, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan eceran dan grosir. Keterampilan digital khusus dan pekerja dengan setidaknya pendidikan sekolah menengah akan lebih diminati.

Tetapi untuk membawa ekonomi ke peringkat ketujuh secara global, pertumbuhan tahunan harus didorong ke sekitar 7 persen, lebih cepat dari tingkat dinamis sebelum pandemi sekitar 5 persen. Aspek utama untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia adalah membangun ketahanan terhadap guncangan besar dan kecil. Pandemi telah mengekspos kerentanan, misalnya, dalam rantai pasokan global, yang harus diatasi untuk menata kembali lanskap ekonomi Indonesia dan membawa negara ini maju dengan cepat. Komponen penting dalam membangun ketahanan ekonomi berpusat pada pengelolaan sistem kesehatan, ketahanan pangan, pariwisata domestik, dan pembangunan infrastruktur.

Tetap fokus pada pembangunan infrastruktur

Fokus pada rencana jangka panjang diperlukan oleh Indonesia, Indonesia tidak dapat melupakan pentingnya melanjutkan dan meningkatkan upaya pembangunan infrastrukturnya. McKinsey memperkirakan bahwa antara tahun 2020 dan 2030, investasi infrastruktur untuk kebutuhan negara akan tumbuh rata-rata sekitar 9 persen per tahun, mencapai 330 miliar dolar Amerika. Sebagian besar dari permintaan ini adalah hasil dari urbanisasi yang berkelanjutan dan berbagai inisiatif nasional dan provinsi yang sudah berjalan.

Sementara sebagian besar kebutuhan dipusatkan di ibu kota dan Jawa, sejumlah proyek provinsi di seluruh negeri telah diumumkan yang mencakup 15 sektor, dari jalan raya dan bendungan hingga perumahan dan tembok penahan erosi pantai, di samping 14 upaya nasional. Bersama-sama, upaya ini mewakili investasi sekitar 200 miliar dolar Amerika.

Untuk membiayai kebutuhan tersebut, pemerintah sangat bergantung pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi swasta. Dari upaya-upaya yang ditetapkan Proyek Strategis Nasional, pemerintah biasanya terkendala oleh defisit anggaran. Pemerintah berencana untuk membiayai sekitar 12 persen dari jumlah total yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, BUMN terlihat mencakup sekitar 30 persen dan perusahaan swasta sekitar 58 persen. Pendekatan tersebut telah membebani BUMN, yang melihat utang gabungan mereka meningkat sebesar 250 persen dan aset yang terkait dengan infrastruktur tumbuh sebesar 262 persen antara 2012 dan 2017.

Selain itu, seperti yang terlihat di banyak negara, manajemen dan pelaksanaan proyek tetap menjadi kendala untuk menghasilkan nilai maksimal dari dana infrastruktur. Penelitian McKinsey telah menemukan bahwa pembengkakan biaya rata-rata 37 persen adalah hal biasa, sementara rata-rata proyek besar membutuhkan waktu 50 persen lebih lama untuk diselesaikan daripada perkiraan semula.

Beberapa langkah dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur negara terpenuhi. Upaya yang lebih besar dapat dilakukan untuk menarik investasi swasta, terutama dengan menggunakan model kemitraan publik-swasta. Misalnya, pada tahun 2019 sebuah konsorsium termasuk Cardig Aero Services Indonesia dan Bandara Internasional Changi Singapura dan Bandara Changi Mena menerima konsesi untuk mengembangkan dan menjalankan Bandara Internasional Komodo di Pulau Flores. Fasilitas tersebut akan kembali ke tangan pemerintah pada tahun 2044.

Selain itu, pemerintah dapat mempromosikan pendanaan yang lebih luas untuk proyek infrastruktur. Aturan yang lebih longgar tentang obligasi daerah; pertumbuhan berkelanjutan obligasi hijau, yang berfokus pada perlindungan lingkungan; dan penawaran campuran, yang dapat mencakup hibah langsung, subsidi suku bunga, dan penjaminan risiko; semua bisa dipertimbangkan.

Beberapa waktu yang lalu Indonesia membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai solusi pendanaan infrastruktur. Dengan visi Indonesia Maju 2045, menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia, diperlukan investasi yang besar. Terutama dalam lima tahun terakhir pemerintahan Jokowi fokus ke infrastruktur dan juga lima tahun ke depan masih akan fokus ke infrastruktur, sehingga terjadi kesenjangan antara kapasitas pembiayaan dan kebutuhan pembangunan yang besar. Indonesia memerlukan terobosan dalam mengundang investasi asing atau FDI (Foreign Direct Investment). Alasan pertama adalah kebutuhan pembiayaan ke depan yang masih tinggi sekali. Namun tingkat FDI Indonesia, sejak tahun 2016 mengalami stagnasi hingga sekarang, secara incremental tidak terjadi pertumbuhan FDI. Di sisi lain yang mungkin banyak dipilih adalah pembiayaan dengan berhutang, namun rasio hutang terhadap PDB Indonesia sudah di atas 30%. Pembiayaan pembangunan bila mau dilakukan melalui BUMN, sudah tidak dapat dilakukan, karena debt equity ratio kebanyakan BUMN sudah melebihi batas wajar. Misalnya BUMN seperti Adhi Karya memiliki debt equity ratio mencapai 5,76 kali. Waskita mendekati 4 kali. Padahal batas maksimum debt equity ratio adalah 3-4 kali.

Keberhasilan LPI diukur dari seberapa besarnya dana yang akan masuk dari Mitra Investasi yang masuk, pada berbagai proyek infrastruktur yang akan membentuk dana kelolaan bersama yang bisa di reinvestasikan pada BUMN yang sama, sehingga bentuknya bukanlah hutang melainkan sebagai penyertaan modal dalam proyek yang dijalankan. Proses ini akan berlangsung hingga pada akhirnya proyek yang tersebut dapat diselesaikan dan tetap menghasilkan pendapatan dengan opsi pembelian kembali sehingga tetap menjadi milik perusahaan Indonesia sepenuhnya. Selain itu pertambahan dana karena keuntungan usaha akan menjadi modal yang bisa diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek lain. Proses ini membuat LPI semakin besar dan akan menjadi sumber untuk pendanaan pembangunan Indonesia di luar APBN. Dengan proses ini tentunya akan memperbesar investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here